Pilkada Bandar Lampung 2020

ASN di Bandar Lampung Rawan Tidak Netral Pada Pilkada Bandar Lampung 2020

Bawaslu Bandar Lampung membenarkan jika Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Tapis Berseri rawan tidak netral.

Penulis: kiki adipratama | Editor: Noval Andriansyah
Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama
Ketua Bawaslu Bandar Lampung Candrawansah saat diwawancarai Minggu (27/9/2020). ASN di Bandar Lampung Rawan Tidak Netral Pada Pilkada Bandar Lampung 2020. 

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Kiki Adipratama

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Bawaslu Bandar Lampung membenarkan jika Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Tapis Berseri rawan tidak netral.

Ketua Bawaslu Bandar Lampung Candrawansah mengatakan, potensi politisasi ASN di Pilkada Bandar Lampung 2020 ini masuk dalam kategori sangat rawan.

"Politisasi birokrasi mengenai netralitas ASN ini memang selalu menghantui di setiap hajat demokrasi," ungkap Candrawansah saat ditemui, Minggu (27/9/2020).

Candrawansah menuturkan, berkaca dengan pemilu-pemilu sebelumnya kerawanan netralitas ASN tersebut sering terjadi di seluruh penjuru kota Bandar Lampung.

Mereka, terang Candra, banyak yang mengarahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada untuk memilih salah satu pasangam calon.

"Politisasi birokrasi ini masih kita lakukan sebuah analisa untuk Pilkada Bandar Lampung 2020."

"Karena di setiap penjuru kota ini ada ASN-nya, sehingga ini masih sangat rawan juga dilakukan oleh calon untuk mengarahkan ASN demi kepentingan," jelas Candrawansah.

Daerah Pesisir Rawan Politik Uang

Selain itu, Candrawansah juga mengungkapkan Indeks kerawanan politik uang jelang pesta demokrasi tahun ini.

Candra mengatakan, daerah pesisir Kota Bandar Lampung menjadi sasaran empuk untuk melakukan politik uang.

Seperti, Panjang, Telukbetung Timur, Telukbetung Utara, Telukbetung Selatan, dan Telukbetung Barat.

"Karena kita berkaca dengan pemilu kemarin, masih banyak politik uang di daerah tersebut. Kita sudah memetakan, ada 5 kecamatan yang menurut kami yang paling rawan," ungkap Candrawansah

Menurutnya, wilayah pesisir rawan politik yang karena pada umumnya merupakan pemukiman padat penduduk, yang banyak terdapat gang-gang didalamnya.

"Ada history dengan pemilu kemarin, jadi berdasarkan dengan daerah daerah padat, dan juga ada history terjadinya politik uang," ungkap Candrawansah.

(Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama)

Sumber: Tribun Lampung
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved