Jawaban Budi Utomo terhadap Pandangan Fraksi DPRD Lampung Utara

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG UTARA - DPRD Lampung Utara menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban kepala daerah terhadap pandangan fraksi dalam pembahasan APBD 2021, Jumat (2/10/2020).

Pelaksana tugas Bupati Lampung Utara Budi Utomo mengatakan, pandangan fraksi adalah hak dan kewajiban anggota DPRD, serta bentuk kepedulian terhadap daerah menuju tata kelola pemerintah yang akuntabel.

Menanggapi pandangan dari Fraksi Gerindra, Budi Utomo mengaku sependapat.

“Apa yang telah disepakati dalam KUA PPAS agar sinkronisasi perencanaan keuangan, setuju dan sependapat APBD merupakan perencanaan yang mendalam,” kata Budi Utomo.

“Pemerintah daerah memperhatikan efisiensi perbelanjaan daerah, dan akan melakukan evaluasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan,” lanjutnya.

Terkait rekomendasi BPK, Budi Utomo sependapat dengan pengelolaan keuangan daerah terkait pendapatan dan pembiayaan.

• Pendapatan APBDP Lampung Utara Turun Rp 153 Miliar

• APBD Perubahan Lampung Tahun 2020 Defisit Rp 136 Miliar

Dari pandangan Partai Golkar agar pemkab mengedepankan sarana dan prasarana pendidikan agar maksimal dalam bidang tersebut, Pemkab Lampung Utara mendapatkan bantuan dana DAK bidang pendidikan sebesar Rp 14.124.882.212.

Bantuan tersebut dapat terlaksana tepat sasaran, dengan data verifikasi sarpras dengan cara melihat data dapodik, pemeretan guru dengan mempertimbangkan jarak tempuh sekolah.

Menempatkan kepsek sesuai dengan domisili, pemberian tugas sebagai kepsek sesuai dengan kriteria kompetensi berdasar undang-undang yang berlaku.

Pemda agar memperhatikan pendidikan nonformal dan kesejahteraan gurunya, penerimaan pendidikan nonformal harus terdaftar.

Penyaluran dana sosial, harus sinergi dengan solusi dalam penyempurnaan penyaluran. Agar pemda memperhatikan lansia, disabilitas juga mendapat bantuan dari Kemensos, sebanyak 69 orang, 237 disabilitas 200 ribu per orangan per bulan.

Penyuluhan bidang pertanian secara berjenjang, Budi menerangkan melalui dinas pertanian sudah melakukan penyuluhan dan kunjungan penyuluhan ke balai penyuluhan, serta menyusun kinerja penyuluh pertanian sebagai efektivitas dalam penyuluhan.

“Penerima bantuan telah dioptimalkan secepat mungkin sesuai periodisasi penanaman oleh petani,” ujarnya.

Tersedianya bibit dan pupuk subsidi dan nonsubsidi agar tidak disalahgunakan, menyusun usulan dalam rangka bantu petani untuk efisiensi.

Solusi harga jual pertanian dan perkebunan, komoditas singkong dan karet dipengaruhi harga global, pemkab tetap berupaya dapat merasakan keuntungan tunda jual, dengan disimpan sementara.

Penggunaan dana agar konsisten terhadap kualitas pembangunan, pemkab berharap sinergi program dapat berjalan lebih baik lagi.

Penyusunan APBD berbasis kinerja, akan dilakukan pengawasan disesuaikan dengan aturan, agar kualitasnya terjaga. Mengingat kabupaten setempat masih terdampak Covid-19 masih dianggarkan sesuai dengan RPJMD dan RPJMN.

Masukan untuk peningkatan PAD PBB P2, melalui kajian pemutakhiran data PBB P2, saat ini sudah terpasang 30 unit.

Budi berharap dukungan pemasangan tapping Box terkait refocusing penanganan pandemi Covid-19.

Tepat sasaran dalam penggunaan dana Covid-19, melalui SKPD terkait pencegahan telah menggunakan tepat sasaran.

Laporan kepada BPKP, BPK, terkait pencegahan pandemi corona.

Dari PAN, akan sesuai prioritas program sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keakuratan data bagi penerima bantuan sosial, dilakukan pembenahan dengan cara koordinasi dengan semua pihak untuk dilakukan melalui data terpadu kesejahteraan sosial. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)