ILC TV One Malam Ini Bahas Setahun Jokowi-Maruf, Rocky Gerung Diundang?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - ILC TV One Selasa 20 Oktober 2020 mulai pukul 20.00 WIB membahas tema Setahun Jokowi-Maruf : Dari Pandemi Sampai Demonstrasi.

Hal ini disampaikan host ILC Karni Ilyas via akun Twitternya, Senin 20 Oktober 2020.

"Dear Pencinta ILC: Diskusi kita Selasa Pukul 20.00 WIB, berjudul "Setahun Jokowi-Ma'ruf: Dari Pandemi Sampai Demonstrasi" Selamat menyaksikan," tulis Karni Ilyas.

Unggahan tersebut pun langsung dibanjiri beragam komentar.

Tak sedikit pula yang mempertanyakan masalah penolakan UU Cipta Kerja yang tak dibahas di ILC TV One.

Seperti diketahui, ILC edisi Selasa pekan lalu batal tayang.

Sayang, hingga kini Karni Ilyas dan TV One tak memberikan penjelasan alasannya.

Ada pula yang meminta Karni Ilyas dan tim ILC mengundang pengamat politik Rocky Gerung.

Kembali ke temas ILC TV One di atas, hari ini Selasa 20 Oktober 2020, merupakan 1 tahun pemerintahan Jokowi-Maruf.

Beragam penilaian pun dilontarkan berbagai pihak.

Baik dari dalam pemerintahan maupun dari luar.

Dilansir Kompas TV, Partai Gerindra yang tergabung dalam pemerintahan Jokowi-Maruf memberikan penilaian.

Menurut anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade, setahun pemerintahan Joko Widodo dan Maruf Amin dinilai belum banyak target yang bisa dicapai.

Hal ini bisa dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang mengganggu pandemi.

"Banyak sekali harapan masyarakat yang belum bisa tercapai. Tentu hal ini salah satunya disebabkan oleh pandemi Covid-19," kata anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam pernyataan visualnya kepada jurnalis Kompas TV Elgeen Frydianto, Senin (19/10/2020).

Pandemi Covid-19, kata Andre, mengakibatkan target-target dan capaian pemerintah terganggu.

Seperti perkembangan ekonomi, target untuk membuka lapangan kerja, target untuk memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat.

Gerindra berharap wabah Covid-19 ini dapat ditangani dan diselesaikan oleh pemerintah.

Sehingga target-target yang diharapkan pemerintah di tahun kedua dapat terwujud.

"Karena memang di tahun pertama ini sulit untuk mencapai harapan karena adanya pandemi Covid-19," ujar Andre.

Sementara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki dua perspektif dalam menilai pemerintahan Jokowi dan Maruf Amin.

Yakni perspektif komitmen atau integritas, dan perspektif kompeten atau kapasitas.

Dalam perspektif komitmen atau integritas, PKS menilai perkataan dan perbuataan Jokowi tidak selaras.

"Berapa kali memarahi menterinya, tapi tidak satu aksi pun untuk menegur dalam bentuk konkret," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam pernyataannya secara visual kepada jurnalis Kompas TV Ni Luh Puspa, Senin (19/10/2020).

Ketidakselarasan kata dan perbuatan Jokowi, kata Mardani, menurunkan marwah dan martabat institusi kepresidenan.

Seharusnya, Presiden Jokowi di masa jabatannya yang kedua ini nothing to lose.

"Publik berharap bukan cuma kerja keras, tetapi kerja yang membawa impact, yang membawa hasil," ucap Mardani.

Diingatkan Mardani, Presiden Jokowi tidak seharusnya bekerja sendiri.

Ada Ma'ruf Amin sebagai wapres.

Untuk perspektif komitmen atau integritas, PKS memberi nilai 6 untuk pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Kemudian, dalam perspektif kompeten atau kapasitas.

Diakui PKS di periode kedua Jokowi memimpin pemerintahan, tantangannya sangat berat karena menghadapi pandemi Covid-19.

Namun cara Jokowi menangani pandemi ini, dinilai PKS sangat buruk sekali.

"Alih-alih memperkuat Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana yang Korea Selatan lakukan, punya turunan punya pasukan sampai level puskesmas, sayangnya tidak ada penguatan baik kualitas maupun kuantitas Puskesmas kita," papar Mardani.

Padahal ini kesempatan emas luar biasa ketika anggaran dan perhatian kepada kesehatan demikian besar.

"Kita bisa membuat sistem jaminan kesehatan nasional dan kualitas pelayanan nasional yang sangat baik."

"Lompatan perhatian pembuatan Puskesmas baru, penguatan kapasitas, mestinya menjadi pekerjaan utama kita menghadapi Pandemi yang sekarang ini. Sehingga selesai Pandemi kita punya demikian banyak aset dan infrastruktur kesehatan nasional," kata Mardani.

Begitu pula kinerja Kementerian Dalam Negeri.

Menurut PKS, Kementerian Dalam Negeri mestinya menjadi salah satu manajer utama untuk mendisiplinkan masyarakat.

Karena Kementerian Dalam Negeri yang punya kaki sampai kepada aparat desa.

"Untuk penanganan pandemi Covid-19, saya nilai 5 dari 10," sebut Mardani.

Dari sudut penegakan hukum, seperti kasus penanganan terhadap demonstrasi Omnibus Law, aktivis yang bersuara keras, kebakaran Kejagung, gaji petinggi KPK, harus menjadi catatan yang sangat mendasar.

"Kasus Djoko Tjandra cukup baik, tetapi belum sampai kepada siapakah aktor di balik itu," kata Mardani.

Untuk penegakan hukum, Mardani memberi nilai 5 dari 10.

Terakhir, di bidang ekonomi PKS melihat usaha keras pemerintah cukup lumayan.

Menteri Keuangan yang menolak pemberian pajak 0% bagi pembelian kendaraan baru buat PKS sangat bagus sekali.

"Justru saat sekarang lah orang-orang kaya memberikan pajaknya, bukan memberikan keringanannya," tutur Mardani.

PKS mengingatkan, Indonesia sedang menghadapi kondisi yang sangat berat, karena itu kerja keras membangun ekonomi Indonesia wajib dilakukan.

"Untuk sektor ekonomi saya memberi nilai 6 dari 10," tutup Mardani. (tribunlampung.co.id/kompas tv)