Breaking News:

Tribun Metro

Jelang Pilkada ASN Metro Diminta Jaga Netralitas

Pemerintah Kota (Pemkot) Metro kembali mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat untuk menjaga netralitas dalam Pilkada 2020.

Tribunlampung/Anung
ILUSTRASI Deklarasi netralitas ASN, tentara dan polisi 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - Pemerintah Kota (Pemkot) Metro kembali mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat untuk menjaga netralitas dalam Pilkada 2020.

Penjabat Sekretaris Kota (Sekkot) Metro Misnan mengatakan, pihaknya selalu mengingatkan ASN untuk menjaga netralitas setiap ada pertemuan. Karena ada sanksi yang diberikan bagi ASN yang menjadi tim sukses calon wali kota dan wakil wali kota.

"Dan bukan hanya tim sukses saja, termasuk yang menyatakan dukungan lewat media sosial. Itu ada sanksinya, bahkan berat. Bisa pemberhentian dari jabatan atau penurunan pangkat, sampai dengan pemecatan," bebernya, Selasa (20/10).

Misnan menjelaskan, pada Pileg 2019 sudah ada contoh ASN Kota Metro yang mendukung salah satu calon legislatif dengan ikut mengupload-upload di sosial media.

"Itu kami kan enggak tahu. Karena kita enggak bisa mengawasi ASN sampai ke sosial media kan. Eh, begitu sudah selesai Pileg, ada surat dari KASN untuk wali kota agar memberikan sanksi berat kepada ASN yang bersangkutan. Ya akhirnya kita berikan," terangnya.

Baca juga: Wali Kota Bandar Lampung Herman HN Tegaskan Lagi Soal Netralitas ASN Selama Pilkada 2020

Karena itu, pihaknya meminta agar ASN di Kota Metro paham aturan terkait netralitas. Sehingga Pilkada bisa berjalan dengan baik dan demokratis.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Metro Welly Adiwantra sebelumnya mengingatkan, saat ini sudah masuk dalam tahapan pilkada. Sehingga ASN wajib menjaga netralitas.

Dijelaskannya, ASN dilarang berperan aktif mendukung salah satu calon, memakai atribut partai, hingga memposting di media sosial yang berkaitan dengan partai atau salah satu calon.

Aturan ASN terkait pilkada sudah jelas. Jadi kalau ada yang melanggar, ya ada sanksi yang menunggu. Jadi tidak berperan aktif, seperti memposting di medsos yang berbau partai atau salah satu calon juga tidak boleh," tuntasnya.

DPRD Dukung Pemberian Sanksi

Komisi I DPRD Kota Metro mendukung pemberian sanksi bagi ASN yang tidak menjaga netralitas pada Pilkada 2020.

Ketua Komisi I Basuki mengatakan, sudah ada regulasi yang mengatur netralitas ASN pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 terkait pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.

Baca juga: Lampung Tengah di Tangan Pjs Bupati, Adi Erlansyah Siap Jaga Netralitas ASN

"Ya kalau memang ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, maka sudah sepantasnya pihak terkait mengambil langkah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sehingga Pilkada Metro menjadi berkualitas dan demokratis," bebernya.

Sementara Ketua Bawaslu Kota Metro Mujib mengingatkan, agar ASN Metro tidak menyalahgunakan wewenangnya pada Pilkada. Pihaknya akan memantau pergerakan media sosial, baik pengawasan pasangan calon, pendukung, hingga ASN.

"Secara khusus media sosial ini akan intens dalam pengawasan. Kami ingin semua pihak menjaga pilkada Metro," tuntasnya.(dra)

Penulis: Indra Simanjuntak
Editor: soni
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved