Breaking News:

Tribun Bandar Lampung

Pemprov Lampung Akan Sidak Barang Bersubsidi Melebihi HET

Sampai saat ini banyak orang yang memanfaatkan harga barang yang bersubsidi dengan mengambil keuntungan secara personal.

Tribunlampung.co.id/Bayu
Kabiro Perekonomian Pemprov Lampung Elfira Umihanni saat diwawancarai awak media diruang kerjanya, Jumat (23/10/2020). 

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Bayu Saputra

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama PT Pertamina, Hiswanamigas, ESDM, Diskominfotik dan kepolisian akan menggelar inspeksi mendadak (sidak) terhadap barang bersubsidi.

Kabiro Perekonomian Pemprov Lampung Elfira Umihanni saat ditemui diruang kerjanya, Jumat (23/10/2020) mengatakan bahwa tim sudah dibentuk untuk mengawasi barang bersubsidi.

"Jadi tadi sudah dibentuk satgasnya dengan SK gubernur dan dihadiri oleh Pertamina, Hiswanamigas hingga Polisi untuk menertibkan barang yang bersubsidi melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi)," kata Elfira.

Pihaknya akan turun dalam pengendalian barang bersubsidi tersebut.

Karena sampai saat ini banyak orang yang memanfaatkan harga barang yang bersubsidi dengan mengambil keuntungan secara personal.

Baca juga: 60 PNS di Lingkungan Pemprov Lampung Termasuk Gubernur Arinal Bebas Narkoba

Baca juga: Sehari 50 Kasus Covid di Bandar Lampung, Satgas Covid Lampung Minta Tinjau Pembukaan Bioskop

Makanya itu akan bersama dengan beberapa institusi, karena perannya Pertamina dan Hiswanamigas selaku badan usaha yang berwenang untuk mendistribusikan baik BBM dan BBG tersebut

"Sengaja kita libatkan dalam satgas ini dan memang sangat sulit mengendalikan HET (Harga Eceran Tertinggi) tersebut terutama pengecer," kata Elfira.

Karena mekanismenya seperti di pasar antara pembeli dan pasar, tetaapi bukan untuk orang yang mampu.

Seperti tabung gas 3 kg itu seharusnya dijual untuk pelaku UMKM, nelayan dan petani.

"Memang kita tidak punya dasar memberikan sanksinya terhadap konsumen atau pengecer yang melebihi dari HET," kata Mantan Sekretaris Bappeda Lampung ini

Kalau dijualnya dari pangkalan kepengecer atau kewarung memang ada ongkos transportnya.

Tetapi kalau sudah dipermainkan dan ditimbun maka akan ditegur.

Peran dari Diskominfotik juga karena akan memberikan informasi mengkampanyekan bahwa sebenarnya barang subsidi untuk siapa.

"Kita akan berencana pada hingga satu sampai minggu lagi kita akan bergerak. Kita akan memonitoring saja dan sweeping nanti dikalangan masyarakat," kata Elfira. (Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)

Penulis: Bayu Saputra
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved