Isu Manuver Menteri untuk Pilpres 2024, Refly Harun Salahkan Inkonsistensi Jokowi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Isu soal adanya manuver menteri untuk kepentingan di Pilpres 2024 mendatang, ditanggapi pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun.

Dilihat di kanal YouTube pribadinya, Senin (26/10/2020), Refly Harun menilai kondisi yang terjadi tersebut tidak terlepas dari keputusan yang salah dari Presiden Jokowi.

Menurutnya, pada periode kedua ini, Jokowi tidak konsisten terhadap aturan yang sudah diberlakukan pada awal masa jabatannya, khususnya terkait para menterinya.

Seperti yang diketahui, pada periode kedua, Jokowi sempat tidak membolehkan menterinya untuk rangkap jabatan sebagai ketua umum partai.

Namun rupanya, aturan tersebut tidak berlaku pada periode kedua.

"Yang harus digarisbawahi adalah, oke sah untuk menyusun bata sebagai pencalonan di 2024," ujar Refly Harun.

"Tapi persoalannya adalah ada inkonsistensi di masa jabatan kedua ini. Pada masa jabatan pertama, Presiden Jokowi mengatakan bahwa menteri tidak boleh rangkap jabatan dengan ketua umum partai politik," jelasnya.

Oleh karenanya, Refly Harun menilai Jokowi sendiri yang membuat kondisi seperti sekarang ini.

Dirinya lantas menyebut nama-nama menteri yang merangkap jabatan sebagai ketum partai, yakni mulai dari Ketum Gerindra Prabowo Subianto, ketum Golkar Airlangga Hartarto hingga Soeharso Monoarfah yang merupakan plt Ketum PPP.

Dirinya mengakui dan tidak meragukan lagi bahwa nama Prabowo dan Airlangga memiliki peluang besar untuk melompat di Pilpres 2024 nanti.

"Tapi sekarang ada tiga partai yang menempatkan ketua umumnya menjadi menteri, yaitu Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto dan Soeharso Monoarfah," ungkap Refly Harun.

"Dua di antaranya potensial untuk menjadi calon presiden," jelasnya.

Baca juga: Siapa Sangka Komedian Dodit Mulyanto Punya Pacar Cantik Menawan yang Tak Pernah Tersorot Media

Baca juga: Perlihatkan Tumpukan Jenazah Covid-19, Pekerja Medis Rusia: Mayat di Mana-mana

Menurutnya, isu adanya manuver kabinet Jokowi tidak akan terjadi ketika para menteri tidak menjabat sebagai ketum di partainya.

Dirinya juga menyakini bahwa ketika Prabowo dan Airlangga tidak berstatus sebagai ketum partai maka peluang untuk maju di Pilpres 2024 tidak sebesar saat ini.

"Kalau mereka tidak memegang partai politik, maka bargaining position mereka akan lemah," terangnya.

"Misalnya katakanlah Airlangga Hartarto melepas jabatannya sebagai ketua umum Golkar maka dia akan kehilangan kesempatan untuk menjadi calon presiden dan atau calon wakil presiden," tutup Refly Harun.

Pakar Politik: Rencana Koalisi Gerindra dan PDIP Terancam Tak Jadi

Pakar Politik Hanta Yuda memberikan pandangannya terkait isu adanya manuver dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tujuan untuk kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

Dilansir TribunWow.com, Hanta Yuda mengatakan bahwa bisa saja rencana koalisi antara PDI Perjuangan (PDIP) dengan Partai Gerindra di Pilpres 2024 terancam.

Hal itu diungkapkannya dalam acara Kabar Petang 'tvOne', Minggu (25/10/2020).

Sejauh ini beberapa nama menteri yang mempunyai peluang untuk maju di Pilpres 2024 tentunya tidak lain adalah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Sedangkan seperti yang diketahui, sempat muncul juga bahwa akan ada koalisi antara PDIP dan Gerindra di Pilpres 2024, mengingat keduanya saat ini berkerja sama dengan baik.

Namun menurut Hanta Yudha dengan isu-isu adanya pergerakan dari Gerindra, bisa saja urung terjadi.

"Potensi rencana koalisi Pak Fadli Zon (Gerindra) dan Pak kapitra (PDIP) terancam tidak jadi di Pilpres 2024 dengan insiden Gerindra yang santer terdengar juga berpotensi," ujar Hanta Yuda.

Hanta Yudha menilai bahwa persoalan manuver dari para menteri bukan hal yang baru.

Karena menurutnya tidak bisa dipungkiri bahwa setiap menteri tentunya memiliki keinginan untuk menjadi presiden.

Dirinya hanya mengingatkan bahwa kondisi tersebut jelas tidak baik untuk jalannya pemerintahan.

Pemerintahan aku terganggu karena loyalitas dari menterinya justru diragukan.

"Menurut saya potensi menteri bermanuver itu tidak hanya kali ini, tapi pada era-era pilpres sebelumnya, itu sangat berpotensi kalau ada menteri yang ingin nyapres menimbulkan komplikasi politik di dalam internal kabinet," jelasnya.

"Tetapi kalau ada yang ingin nyapres kemudian dia punya agenda kepartaianya, itu berpotensi akan mengalami dualisme loyalitas, fokusnya akan terpecah," ungkap Hanta Yuda.

Oleh karenanya, ia berharap banyak kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa mengantisipasi dan menyikapi hal itu.

"Jadi saya kira presiden harus dengan tegas melakukan evaluasi, saya tidak hanya melihat satu dua figur, evaluasi secara ketat, loyalitas dan kinerja menteri," harapnya.

"Dan hati-hati nanti semakin dekat pilpres, Pak Jokowi itu semakin lemah posisi politiknya, bisa saja ditinggal sendiri dan tersudut dalam arena politik 2024, karena beliau bukan capres lagi, bukan ketua umum partai," pungkasnya.

sumber: Tribun Wow