Kapolres Hadiri FGD Ketua DPD RI Bersama Pemkab Way Kanan

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Kapolres Way Kanan menghadiri kegiatan  Forum Grup Discusion (FGD) Ketua DPD RI Bersama Pemerintah Kabupaten Way Kanan di Gedung Serba Guna Pemkab Way Kanan. 

Kegiatan dihadiri juga oleh Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama, Wakil ketua Komite II Anggota DPD RI Bustami Zainudin.

Pjs Bupati Way Kanan Mulyadi mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ketua KPK dan Ketua Komite I DPD RI, dan jajarannya.

Semoga kehadirin Bapak Ketua KPK RI dan Bapak Ketua Komite I DPD RI akan memberikan makna tersendiri guna mendukung dan meningkatkan pembangunan di Kabupaten Way Kanan.

Dalam rangka menunjang keberhasilan pemanfaatan potensi daerah tersebut  perlu didukung oleh birokrasi yang baik. 

Untuk itu saat ini kita terus melakukan pembenahan, baik pada aspek SDM, Kelembagaan maupun ketatalaksanaan.  

Sampai saat ini dalam hal tata kelola pemerintahan telah diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 10 tahun berturut-turut, Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berada pada level cukup dan pengembangan aparatur sipil negara dengan system assessment, lelang jabatan, dan kontrak kinerja.

“Terkait pelayanan publik saat ini sudah berada pada zona hijau dengan Nilai 97,12 berada di peringkat 4 kabupaten seluruh Indonesia dan peringkat 1 se Sumatera dan kualitas pengawasan APIP pada level 3,” katanya, Sabtu 14 November 2020.

Ir. Mulyadi Irsan juga mengharapkan, agar kita semua baik Pemerintah Daerah, DPD RI dan seluruh masyarakat, senantiasa menjalin sinergi dengan jiwa persatuan dan kesatuan

"Karena dengan kita bersatu saja masih banyak timbangan dan tantangan yang harus di selesaikan apalagi bila kita tidak bersatu, tentu menjauhkan kita dari tujuan yang diharapkan bersama,” Imbuhnya 

Dalam sambutan Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan ucapan terima kasih untuk semua tamu undangan yang telah hadir dalam kegiatan tentang pelaksanaan sosialisasi tentang Korupsi ini mengambil Materi Sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam rangka untuk memastikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari tindak pidana korupsi.

Selain itu,  sebagai upaya penegakan hukum dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (Good Governance), dalam beberapa tahun terakhir ini transparansi merupakan suatu kondisi yang diperlukan untuk mencapai kualitas pemerintahan yang lebih baik, terutama dalam meningkatkan akuntabilitas dan meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. 

Korupsi tersebut dapat bersumber dari birokrasi maupun institusi politik.

Sementara efek dari adanya korupsi terhadap pembangunan berbeda-beda di setiap negara tergantung kondisi negara tersebut.