Berita Nasional
Ridwan Kamil Beber Alasan Polda Jabar Tidak Tindak Tegas Kerumunan di Acara Habib Rizieq
Ridwan Kamil mengungkap alasan Polda Jabar tidak mengambil tindakan tegas di acara Habib Rizieq di Megamendung, Bogor
lihat foto
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengungkapkan alasan Polda Jabar tidak menindak tegas kerumunan di acara Habib Rizieq di Megamendung, Bogor.
Akibat tidak ada tindakan tegas, Kapolri Jenderal Idham Azis mencopot Irjen Rudy Sufahriadi sebagai Kapolda Jabar.
Ini diungkapkan Ridwan Kamil setelah dimintai keterangan oleh penyidik Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2020).
Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan, saat acara keagamaan Pemimpin Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.
Ridwan Kamil hadir sekira pukul 10.40 WIB. Ia mengenakan kemeja biru dan masker putih.
Ridwan Kamil alias Kang Emil datang menaiki mobil Alphard Hitam.
Emil didampingi beberapa orang ke Bareskrim Polri.
Baca juga: Acara Rizieq Shihab di Bogor Ridwan Kamil Tak Cari Kambing Hitam Akui Bertanggung Jawab secara Moral
Baca juga: Agar Bisa Kencan Setiap Saat, Istri Wakil Presiden UEA Rela Bayar Ajudannya Sebesar Rp22,5 Miliar
Emil dimintai klarifikasi selama tujuh jam. Ia mengaku ditanyai seputar kerumunan di Megamendung.
Dalam konferensi pers, Emil menyatakan bahwa secara moril semua urusan dan dinamika di Jawa Barat menjadi tanggung jawabnya.
"Sehingga dalam kapasitas itu, positif dan negatif, kelebihan dan kekurangan itu menjadi tanggung jawab saya. Jika ada peristiwa-peristiwa di Jawa Barat, yang kurang berkenan dan belum maksimal saya meminta perhomonan maaf atas kekurangan dan tentunya akan terus kita sempurnakan," ujar Emil.
Selama 10 bulan menangani persoalan Covid-19, terdapat dinamika di Jawa Barat.
Namun, ia menjelaskan bahwa Jawa Barat adalah provinsi dengan daerah otonom.
Di mana Bupati dan Wali Kota dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Daerah.
"Sehingga memiliki kewenangan otonom dalam penyelenggaraan pembangunan termasuk izin kegiatan. Berbeda dengan DKI yang tidak memiliki daerah otonom atau istilahnya wilayah administratif," tutur Emil.
Di Jawa Barat tidak semua urusan secara teknis tanggung jawab gubernur.
