Berita Nasional
Agus Harimurti Yudhoyono Keluarkan Pernyataan Mengejutkan, Lima Orang Dalangi Kudeta Partai Demokrat
Belum lama ini Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan pernyataan mengejutkan.
"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam permasalahan ini," ucap AHY.
Oleh karena itu, AHY sejak pagi tadi telah bersurat secara resmi kepada Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait gerakan politik yang disebut inkonstutional itu.
"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," pungkasnya.
Turut mendampingi AHY saat jumpa pers, yakni Sekjen Demokrat Teuku Riefki Harsya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Majelis Kehormatan Partai Demokrat Nahrawi Ramli, dan para keder Demokrat lainnya.

• Eks Pelatih Timnas Merapat ke Partai Demokrat, Coach RD Temui Ketum AHY
Isu Presidensial Threshold
Terkait dengan Pilpres, belum lama ini, Partai Demokrat membantah usulan presidensial threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden 0 persen, sebagai upaya mendorong Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maju di Pilpres 2024.
"Tidak benar penilaian itu (upaya majukan AHY). Bagi Partai Demokrat yang utama adalah bagaimana pilihan politik hukum yang akan diambil itu rasional, konstitusional dan menjamin daulat rakyat," ucap Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan, saat dihubungi, Jakarta, Jumat (29/1/2021).
Usulan PT 0 persen dalam RUU Pemilu, kata Irwan, sebagai gambaran bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi di dalam negara yang menganut demokrasi konstitusional.
"Rakyat punya hak untuk memilih dan dipilih. Makin banyak pilihan (calon presiden) makin bagus."
"Itulah daulat rakyat sesungguhnya," ucap Irwan.
Oleh sebab itu, menurut Irwan, persoalan Presidential Threshold maupun Parliamentary Threshold tidak hanya sekadar angka-angka saja, tetapi jadi cerminan dan resultan dari kondisi aspirasi masyarakat Indonesia.

"Meskipun pembentuk undang-undang punya privilage untuk menentukan angka PT karena open legal policy, kita juga harus memikirkan hal tersebut secara matang," paparnya.
"Agar kemudian PT tidak dimaknai pembatasan hak rakyat berdaulat, namun memang dalam kerangka penguatan sistem kepartaian, pemilu dan presidensial," sambung Irwan. (Tribunnews.com/Umam/Seno/Kompas.com)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: AHY Ungkap 'Rencana Kudeta' Terhadap Partai Demokrat Didalangi 5 Orang, Siapa Mereka?
Artikel ini telah tayang di Tribunsolo.com dengan judul AHY Tuding Ada 5 Orang yang Punya 'Rencana Kudeta' Partai Demokrat, Minta Klarifikasi Jokowi