TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Sejak Maret 2020 lalu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang social distancing dan sempat memberlakukan karantina guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19. 

Akibatnya, seluruh aktifitas yang menjadi kebiasaan masyarakat pada umumnya berubah drastis.

Seluruh aktifitas dengan pertemuan tatap muka dirubah menjadi sistem dalam jaringan (daring) atau online.

Hal itu diterapkan dalam aktifitas belajar mengajar siswa/mahasiswa, diskusi, dan beberapa ada juga  kegiatan organisasi melalui daring.

Perubahan kebiasaan juga dirasakan di lingkungan kantor pemerintahan dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung.

Saat ini rapat paripurna DPRD Lampung digelar secara virtual.

Yang hadir dalam paripurna tersebut hanya para pimpinan DPRD dan pimpinan komisi.

Kondisi yang demikian tentu memaksa seluruh anggota DPRD Lampung untuk melek teknologi.

Mereka dituntut harus bisa mengoperasionalkan smartphone, laptop atau notebook berbasis digital.

Mulai dari kaum milenial hingga lanjut usia.