TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, MENGGALA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menggelontorkan dana sejumlah Rp 8,5 miliar kepada Pemkab Tulangbawang. Dana tersebut digelontorkan demi kegiatan inovasi administrasi Pemkab Tuba.

Lembaga antirasuah tersebut menilai Kabupaten Tulangbawang mampu menciptakan inovasi dalam pengelolaan administrasi.

Bupati Tulangbawang Winarti memastikan, dana inovasi administrasi dari KPK nanti akan dimasukkan dalam APBD Perubahan Pemkab Tuba Tahun 2021.

Baca juga: Bupati Tulangbawang Winarti Ajak Semua Pihak Peka Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan

"Pemkab Tuba dapat bonus Rp8,5 miliar dari KPK dalam kegiatan inovasi administrasi, nanti akan dimasukkan ke dalam APBD Perubahan," terang Bupati Winarti, dalam acara sosialisasi penerapan Prokes Covid-19, di Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Rabu (10/02) pekan lalu.

Dana tersebut digelontorkan KPK dalam rangka program pencegahan korupsi yang meliputi berbagai aspek.

Baca juga: Bupati Tulangbawang Winarti Berbagi Cerita Seusai Divaksinasi pada Sharing Session Vaksin Covid-19

Mulai dari proses perencanaan dan penganggaran, pendapatan, managemen kepegawaian, pengelolaan dana desa, pengelolaan aset, serta pengadaan barang dan jasa.

Nantinya, pemkab akan memiliki nilai yang digabung dalam satu indeks yakni Monitoring Center for Prevention (MCP). "Dan Kabupaten Tulangbawang, mendapat nilai MCP cukup tinggi yaitu 87," paparnya.

Pemerintah melalui kementerian keuangan atas usulan KPK, memberi reward kepada pemerintah daerah berupa dana insentif daerah bila pencapaian MCP-nya tinggi.(end)