DPRD Lampung

Wakil Ketua DPRD Lampung Ririn Kuswantari Ajak Lindungi Anak-Anak

DPRD Provinsi Lampung menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Sosialisasi o

ist
DPRD Provinsi Lampung menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Provinsi Lampung.Sosialisasi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Ririn Kuswantari, S.Sos, MH kepada masyarakat Pekon/Desa Wates Timur, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Kamis, 1 April 2021. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PRINGSEWU - DPRD Provinsi Lampung menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Provinsi Lampung.Sosialisasi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Ririn Kuswantari, S.Sos, MH kepada masyarakat Pekon/Desa Wates Timur, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Kamis, 1 April 2021.

Sosialisasi menghadirkan dua nara sumber Yakni Ketua Fraksi Golkar DPRD Pringsewu Anton Subagiyo dan KPPA Lampung Helida Heliyanti.

Ririn mengungkapkan, Perda Nomor 13 Tahun 2017 tujuannya untuk menjamin dan melindungi hak anak untuk hidup.

Selain itu untuk tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia.Serta melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. 
"Setiap orang tua, orang dewasa yang sudah berusia 18 tahun (ke atas) wajib hukumnya memberikan perlindungan terhadap anak," kata Ririn.

Oleh karena itu, Ririn mengajak masyarakat menjadikan anak sebagai tanggung jawab bersama.

Baik itu anak yang lahir dari rahim sendiri, maupun anak yang ada di sekitar atau lingkungannya.

"Mari menjadi tanggungjawab bersama, dapat kita pantau, kita jamin haknya untuk mengurangi tindakkan kekerasan terhadap anak-anak yang kita cintai," ajaknya.

KPPA Lampung Helida Heliyanti mengungkapkan, bila Perda ini melindungi anak baik fisik maupun non fisik.

Terkadang, lanjut dia, masyarakat yang tidak paham melihat tetangganya memukuli anaknya, tidak berani ikut campur.

Padahal saat kekerasan anak itu tidak dilaporkan, orang yang mengetahui tidak melapor bisa dikenakan pidana. 

Karena telah membiarkan terjadinya kekerasan pada anak. Apalagi anak korban kekerasan tersebut sampai meninggal dunia.

"Laporkan bila terjadi hal yang tidak diinginkan oleh saudara kita," pintanya. 

Anggota DPRD Pringsewu Anton Subagiyo mengatakan, selain mempunyai hak yang diatur dalam ketentuan Perda, anak juga memiliki kewajiban.

Dikatakan Anton, kewajibannya itu adalah menurut pada orang tua, rajin ibadah, dan rajin belajar. 

Kendati begitu, dalam membina anak untuk menjalankan kewajibannya tidak boleh menggunakan kekerasan.

Kepala Pekon Wates Timur Tamrin bersyukur dengan adanya sosialisasi tersebut. Menurutnya sosialisasi perda ini sangat penting bagi warganya.

Dia pun mengucapkan terimakasih atas sosialisasi yang diberikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Ririn Kuswantari. Karena melalui sosialisasi ini dapat menambah wawasan warga di

wilayahnya dalam hal Perlindungan Anak.(*)

Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved