Walhi Pastikan 30 Penambangan Bukit di Bandar Lampung Ilegal, Minta Polda Segera Bertindak

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Direktur Eksekutif Walhi Lampung, Irfan Tri Musri, mengatakan kondisi lingkungan hidup di Lampung semakin memprihatinkan dengan banyaknya bukti yang terus digerus, tanpa ada tindakan dari penegak hukum dan pemerintah Provinsi Lampung. 

Menurut Irfan berdasarkan inventaris Walhi di Bandar Lampung ada 33 Bukit dan hanya 3 yang berizin diantaranya di wilayah Sukabumi dan Panjang.

Sedangkan 30 bukti lainnya dipastikan ditambang secara ilegal.

Untuk itu, Walhi meminta Polda Lampung dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung untuk bertindak melakukan penutupan atas pengerukan tambang ilegal di Wilayah Bandar Lampung.  

"Polda seharusnya memiliki kewenangan penuh yang bisa digunakan melakukan penyegelan dan proses penegakan hukum terhadap pengerukan tambang ilegal laiinnya tanpa tebang pilih. Karena dari pantauan kami masih banyak tambang ilegal termasuk yang disegel kemarin tetap beroperasi," tegasnya, Selasa (6/4/2021).

Walhi mengakui, dalam perda RTRW Kota Bandar Lampung dibenarkan melakukan penambangan sepanjang sesuai aturan dan di wilayah yang sudah ditentukan.

Dalam perda RTRW itu ada di zona pertambangan kalau sesuai aturan boleh. 

"Dalam perda Kota Bandar Lampung nomor 10 Tahun 2011 tentang RTRW boleh melakukan penambangan di zona pertambangan kalau sesuai aturan. Dan itu hanya ada tiga saja di Bandar Lampung ini," tukasnya.

Irfan menambahkan, menyikapi banyaknya penambangan liar di Bandar Lampung Walhi meminta Polda segera bertindak melakukan penutupan dan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan.

Sementara Maraknya penggerukan Bukit di Lampung tanpa izin (Illegal Mining-red), membuat Ketua Forum Wartawan Hukum (Forwakum) Lampung ikut prihatin.