Breaking News:

Mesuji

Pemkab Mesuji Keluarkan Surat Edaran Larangan Mudik Bagi ASN

Pemkab Mesuji telah mengeluarkan SE tentang larangan mudik atau pembatasan kegiatan berpergian ke luar daerah bagi ASN.

Tribunlampung.co.id/M Rangga Yusuf
Ilustrasi Sekretaris Kabupaten Mesuji Syamsudin di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Pemkab Mesuji telah mengeluarkan SE tentang larangan mudik atau pembatasan kegiatan berpergian ke luar daerah bagi ASN. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, MESUJI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang larangan mudik atau pembatasan kegiatan berpergian ke luar daerah bagi Aparatur Negeri Sipil (ASN).

Pelarangan tersebut tertuang pada SE Nomor: DIK 08.08/1732/I.08/MSJ/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah dan / atau Kegiatan Mudik dan / atau Cuti Bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Selama Ramadan dan Libur Idul Fitri Tahun 2021 di Kabupaten Mesuji.

Menurut Sekretaris Kabupaten Mesuji Syamsudin mewakili Bupati Mesuji Saply TH, terbitnya SE tersebut, dari tindakan lanjut SE Gubernur Lampung Nomor: 045.2/1308/07/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah atau Kegiatan Mudik.

"SE tersebut melarang ASN pulang kampung menjelang Ramadan sampai tanggal 17 Mei 2021. Disitu sudah ada semacam hukuman apabila tetap mudik," ujar Syamsudin, Senin (19/4/2021).

Selanjutnya, adapun isi dari SE Bupati Mesuji tersebut yakni:

1. Pegawai ASN dan keluarga dilarang melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah dan / atau mudik selama Bulan Ramadan sampai dengan libur Idul Fitri tanggal 17 Mei 2021.

2. Pegawai ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan berpergian keluar daerah, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dengan memperlihatkan ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang pencegahan penyebaran Covid-19.

3. Setiap kepala perangkat daerah agar melakukan secara ketat, selektif dan akuntabel terhadap pemberian cuti selain cuti bersama kepada pegawai ASN dengan memperhatikan kebutuhan dan atau kepentingan tugas.

4. Setiap Kepala Perangkat Daerah untuk tetap melakukan pembinaan dan penegakan disiplin pegawai ASN dan kegiatan pencegahan dan pemantauan penyebaran Covid-19 di masing-masing perangkat daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

5. Pelanggaran disiplin pegawai ASN terkait SE ini akan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49  tahun 2018 tentang Managemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

6. SE ini berlangsung sejak tanggal ditetapkan. ( Tribunlampung.co.id / M Rangga Yusuf )

Baca berita Mesuji lainnya

Penulis: M Rangga Yusuf
Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved