Breaking News:

Pengosongan Lahan di Lampung Selatan

Pengosongan Lahan di Way Huwi, Kuasa Hukum: Warga Miliki Hak Atas Lahan dari Beberapa Bukti

Warga klaim miliki hak atas lahan yang dikosongkan oleh pemerintah Provinsi Lampung secara paksa.

Tribunlampung.co.id/Hanif
Eskavator meratakan bangunan diatas lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan. Pengosongan Lahan di Way Huwi, Kuasa Hukum: Warga Miliki Hak Atas Lahan dari Beberapa Bukti 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG SELATAN - Warga klaim miliki hak atas lahan yang dikosongkan oleh pemerintah Provinsi Lampung secara paksa.

Intan dari Kuasa Hukum penggugat atas lahan dari Supriyadi And Asosacite menyebutkan jika pihaknya merasa kecewa.

"Kami sudah memasukan gugatan ke Pengadilan Kalianda, tetapi mereka tetap tidak mengindahkan dan melakukan pengosongan secara paksa," ujarnya, Senin (19/4/2021).

Intan berharap agar pemerintah provinsi Lampung bisa mendengar klien yang tidak pernah diundang untuk mediasi.

"Sementara klien kami mempunyai atas hak atas lahan ini, dari beberapa bukti, karena memang berawal bahwa tanah ini milik hi Djamsari telah dikuasai 1960," bebernya.

Lanjutnya, lahan tersebut kemudian dihibahkan kepada putranya Sudaryanto pada tahun 1983.

"Itu ada proses jual beli ke beberapa orang, pembeli yang beritikad baik itu dilindung undang undang, makanya kita ada bukti alas hak," tegasnya.

Kata Intan, pemerintah mengklaim ada bukti serupa yakni sertifkat hak pakai 03.

"Tetapi itu belum pernah diperlihatkan. Kami sudah menyurati BPN Lamsel perihal kedudukan tanah ini, tetapi sampai sekarang tidak ada balasan," tegasnya.

Intan menegaskan pihaknya akan melanjutkan proses hukum atas gugatan yang telah dilayangkan.

"Dan koordinasi dengan tim bagaimana langkah selanjutnya, karena pemerintah tidak menghormati proses hukum yang telah terdaftar di pengadilan," tandasnya.

Perlu diketahui pemerintah Provinsi Lampung mengosongkan lahan 1.881 meter persegi di Desa Way Huwi (gerbang dua jalur Kotabaru), Jati Agung, Lampung Selatan (Lamsel).

Pemerintah Provinsi Lampung mengklaim lahan tersebut berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan No. 56/HP/BPN/18.01/2019 tanggal 14 Februari 2019 dengan luas lahan 1.881 meter persegi.

( Tribunlampung.co.id / Hanif Mustafa )

Baca berita Lampung Selatan lainnya

Penulis: hanif mustafa
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved