Berita Nasional
3 Nama Pimpinan KKB Papua Paling Diburu TNI-Polri
Satgas Nemangkawi mengaku telah mengantongi identitas 3 kelompok teroris yang terlibat kontak tembak dengan TNI-Polri
lihat foto
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PAPUA -- Konflik bersenjata di Papua belum reda. Kelompok KKB masih sering menyerang aparat keamanan.Korban dari kedua belah pihak sering jatuh akibat kontak senjata.
Satgas Nemangkawi mengaku telah mengantongi identitas 3 kelompok teroris yang terlibat kontak tembak dengan TNI-Polri di Ilaga, Puncak, Papua pada Kamis (6/5/2021) lalu.
"Kelompok Teroris Legakak Telenggen, Kelompok Teroris Larie Mayu, dan Kelompok Teroris Mamboan," kata Kasatgas Humas Nemangkawi Kombes M Iqbal Alqudusy lewat keterangan tertulis, Jumat (7/5/2021).
Iqbal mengatakan, kontak tembak pecah lantaran KKB disebut memulai penyerangan terlebih dahulu. Dia bilang, KKB Papua sengaja membuat keresahan di tanah Papua.
"Mereka ini sengaja membuat teror di masyarakat. Kelompok mereka," jelasnya.
Iqbal menuturkan, kondisi Papua telah terkendali pasca-kontak tembak tersebut. Masyarakat juga telah beraktivitas seperti biasa.
"Pasca kontak tembak, masyarakat kembali beraktivitas dengan aman di bawah perlindungan TNI-Polri."
Baca juga: Korban KKB Papua Pura-pura Mati Akhirnya Selamat, Teman-temannya Tewas Ditembaki
"Tidak ada pengungsi di Ilaga, yang ada adalah masyarakat mengamankan diri dari serangan KKB.
"Setelah aman masyarakat kembali beraktivitas," terangnya.
Sebelumnya, KKB wilayah Pegunungan Illaga Papua yang kini tengah diburu oleh TNI Polri, kembali berulah dan melakukan penembakan ke arah aparat TNI Polri.
Kasatgas Humas Nemangkawi Kombes M Iqbal Al Qudusy membenarkan peristiwa tersebut.
"Bahwa benar pada Hari Kamis 6 Mei 2021 pukul 19:07 WIT telah terjadi kontak tembak antara TNI-Polri dan KKB di Kampung Kimak Distrik Ilaga kabupaten Puncak," ungkap Al Qudusy.
Ia menyebutkan, ada sebagian masyarakat yang mengamankan diri menuju kota Ilaga karena takut akan teroris KKB yang melakukan serangan ke posko aparat.
"Saat ini TNI-Polri sedang melakukan pengejaran dan meningkatkan keamanan di sekitar Kota Ilaga," ucapnya.
KKB Organisasi teroris
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengumumkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua sebagai organisasi teroris.
Mahfud MD mengatakan keputusan pemerintah tersebut sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Ketua MPR, pimpinan BIN, pimpinan Polri, dan pimpinan TNI.
Keputusan tersebut, kata Mahfud MD, juga sejalan dengan fakta banyaknya tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah daerah, dan DPRD Papua yang datang kepada pemerintah, khususnya Kemenko Polhukam, untuk menangani aksi kekerasan di Papua.
Pemerintah, kata Mahfud MD, menyatakan mereka yang melakukan pembunuhan dan kekerasan secara brutal secara masif sesuai dengan ketentuan UU 5/2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.
Mahfud MD menjelaskan, definisi teroris berdasarkan UU teesebut adalah siapapun orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme.
Sedangkan terorisme, kata dia, adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan, atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas.
Yang dapat menimbulkan korban secara massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, dan keamanan.
Tidak hanya KKB, kata Mahfud MD, pemerintah juga menyatakan mereka yang berafiliasi dengan KKKB termasuk ke dalam tindakan teroris.
"Berdasarkan definisi yang dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018."
"Maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris," tegas Mahfud MD saat konferensi pers, Kamis (29/4/2021).
Untuk itu, kata Mahfud MD, pemerintah sudah meminta Polri, TNI, BIN, dan aparat-aparat terkait, untuk melakukan tindakan terhadap organisasi tersebut.
"Untuk itu maka pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, BIN, dan aparat-aparat terkait untuk melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur menurut hukum."
"Dalam arti jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil," beber Mahfud MD.
Artikel ini telah tayang di aceh.tribunnews.com
