RSUD Ryacudu Kesulitan Stok Obat Karena Minim Anggaran Untuk Membeli

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG UTARA - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H.M. Ryacudu Kota Bumi, Lampung Utara membutuhkan dana untuk membeli obat-obatan.

Pasalnya, saat ini RSUD Ryacudu kekurangan obat-obatan lantaran tidak memiliki cukup anggaran untuk membeli.

‎"Persediaan obat dan sejenisnya saat‎ ini masih sangat kurang, karena keterbatasan anggaran untuk membelinya," jelas Direktur RSUD H.M. Ryacudu, Sri Haryati didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Sri Andini, Minggu (30/05/2021).

Kekurangan stok obat dan sejenisnya ini, dikarenakan besarnya hujan RSUD Ryacudu kepada 23 pihak penyedia atau vendor. 

Besar hutan tersebut mencapai Rp. 7 miliar.

"Dengan hutang sebesar itu, kami tidak bisa berbuat banyak untuk menambah persediaan obat - obatan dan sejenisnya," ujar Sri.

Baca juga: RSUD Ryacudu Kotabumi Tetap Beri Pelayanan meski Ada Dokter Terpapar Covid-19

Pihak penyedia baru akan dapat memenuhi permintaan obat - obatan dan sejenisnya, jika pihak manajemen RSUD  membayar sebagian dari hutan.

Sedangkan pendapatan RSUD pada setiap bulannya hanya Rp. 1,3 miliar

Untuk mengatasi persoalan itu, pihak rumah sakit terpaksa berpikir keras bagaimana supaya persediaan obat - obatan dan sejenisnya itu dapat tersedia meski terbilang jauh dari kata mencukupi.

Kebijakan yang telah diambilnya adalah 'mengangsur' hutang tersebut sebesar Rp. 1 miliar kepada sembilan penyedia.

"Jelang lebaran kemarin, stok obat sudah sedikit dan harus kembali mencicilnya lagi supaya dapat persediaan obat," terang Sri.

Lebih lanjut Sri Haryati menjelaskan, besaran pendapatan yang tidak sebanding dengan besaran hutang membuat rumah sakit yang dipimpinnya tak dapat memberikan pelayanan maksimal pada para pasien.

Baca juga: Thamrin Apresiasi Kinerja Nakes di Tempat Isolasi Rusunawa dan NBR Kalianda

"Idealnya, pendapatan RSUD itu sebesar Rp. 3 M setiap bulannya, karena itulah besaran biaya maksimal yang ‎harus dikeluarkan oleh kami," jelasnya.

Sementara itu, ‎Kepala Bagian Tata Usaha Sri Andini mengatakan,  manajemen RSUD telah berupaya meminta bantuan dari pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan itu.

Menurutnya, tanpa adanya bantuan dari pemerintah daerah, maka pelayanan RSUD akan kewalahan.

"Pemkab siap membantu tapi menunggu hasil audit dari Inspektorat atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dulu. Sementara, kebutuhan ini kan cukup mendesak," tegas Sri Andini. (Tribunlampung/Anung Bayuardi)