Wacana Mega-Prabowo di Pilpres 2024 Muncul, Pengamat: Tak Laku di Pemilih Milenial

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Kembali muncul ke permukaan, duet Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto alias Mega-Prabowo untuk Pemilihan Presiden 2024 ( Pilpres 2024 ). Wacana itu mendapat tanggapan beragam.

Satu tanggapan datang dari Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin.

Menurut Ujang, duet Mega-Prabowo di Pilpres 2024 dirasa akan sulit terealisasi.

Kata Ujang, Mega-Prabowo dianggap tidak akan dipilih kalangan milenial.

Dirangkum dari sejumlah lembaga survei, jumlah pemilih muda yang berusia 17-40 tahun akan mendominasi suara pada Pemilu 2024 (60 persen).

Baca juga: Satpol PP Kota Depok Tutup Sementara McD City Plaza Gegara BTS Meal

Rata-rata, para pemilih milenial itu menginginkan adanya regenerasi kepemimpinan.

Karenanya, sosok seperti Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kurang 'dilirik' kalangan milenial.

Diketahui, Mega-Prabowo adalah pasangan di Pilpres 2009.

"Mega-Prabowo pasangan tidak laku jual. Karena pasangan tua."

"Sedangkan tren pemilih di 2024 kurang lebih 60 persen pemilih muda atau milenial. Justru akan ditinggalkan," ujar Ujang kepada Tribun Network, Rabu (9/6/2021).

Baca juga: Janda Muda di Aceh Dirudapaksa 2 Pemuda di Jalan Sepi

Baca juga: Ibu Kepala Sekolah di NTT Tewas Ditusuk Orang Tua Siswa Gara-gara Ujian

Ujang mengatakan skenario yang memungkinkan jika PDI Perjuangan berkoalisi dengan Gerindra, yang akan dipasangkan adalah Prabowo dengan Ketua DPR Puan Maharani.

Bisa juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Puan.

"Skenarionya tetap Prabowo-Puan. Bisa jadi Anies-Puan. Prabowo akan masih maju karena tiga kali belum jadi. Karena 2024 tidak ada inkumben. Kader Gerindra juga mendorong-dorong Prabowo," tutur Ujang.

Kemudian, Ujang menyarankan agar Pilpres sebaiknya lebih dari dua pasangan calon. Sebab, untuk menghindari polarisasi seperti pada Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019."Tidak bagus dan tidak baik.

Terutama untuk menghidari polarisasi. Banyak pilihan lebih baik, karena banyak kader terbaik bangsa yang bisa didorong. Bisa tiga sampai empat paslon," imbuh Ujang.

Sementara itu, Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno mengatakan tidak ada calon yang cukup dominan di Pilpres 2024. Karenanya peluang Mega-Prabowo tetap terbuka lebar.

"Pada saat yang bersamaan kecenderungan partai politik kita itu cenderung diatur dan mudah dikendalikan, terutama oleh PDIP yang kemudian mendapatkan dukungan penuh dari Gerindra," ucap Adi.

Menurut Adi, pengaruh PDIP dan Gerindra dalam koalisi pemerintah amat besar sekali. Karenanya, jika Mega-Prabowo disandingkan, partai politik lain kemungkinan akan memberikan dukungan.

"Bisa saja tidak ada lawan berat kalau semua parpol dikondisikan," ujar Adi. 

Respon dari Petinggi Partai Soal Prabowo-Puan

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Gerindra belum membahas soal pasangan Capres - Cawapres untuk Pilpres 2024. Termasuk soal duet Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri.

"Gerindra baru akan bicara tahapan-tahapan itu (duet, red) pada 2023," kata Dasco merespons wacana duet Megawati-Prabowo.

Dasco menerangkan antara Gerindra - PDIP tidak ada masalah dalam berkoalisi. Namun, Dasco tidak ingin kedekatan antara Prabowo dengan Megawati Soekarnoputri ditafsirkan macam-macam.

"Kalau wacana boleh-boleh saja, tetapi ini (wacana, red) jangan kemudian (membuat) persahabatan sudah lama, kemudian dibuat penafsiran yang katakanlah, nanti membuat suasana tidak kondusif," kata Dasco.

Sedangkan Politikus PDIP Tjahjo Kumolo tak ingin berandai-andai terkait pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung partainya pada Pemilihan Presiden 2024.

Ia meminta publik bersabar menunggu waktu PDIP memutuskan dan mengumumkan hal tersebut."Tidak bisa berandai-andai. Tunggu tanggal mainnya saja," kata Tjahjo.

Berdasarkan undang-undang, ucap Tjahjo, dinyatakan bahwa pengajuan pasangan capres-cawapres merupakan hak dan kewenangan partai politik atau gabungan parpol.

Tjahjo tidak mempermasalahkan bila ada kader PDIP yang bermanuver mencari popularitas jelang Pilpres 2024.

Pasalnya, menurutnya, keputusan mengusung pasangan capres-cawapres nantinya ditentukan oleh parpol.

"Lihat undang-undang masih begitu, sekarang orang mau malang-melintang, mau jadi popoler, kuncinya nanti didukung parpol atau gabungan parpol atau tidak, karena ini adalah domain parpol untuk menentukan siapa capres," ucap Tjahjo.

Baca juga: Video Viral Bendungan Dikeringkan, Diduga Kalung Emas 50 Gram Hilang saat Mandi

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com