Kasus Suap Lampung Tengah

KPK Terima Mustafa Divonis 4 Tahun Penjara, JPU: Putusan Sudah Inkrah

JPU KPK Taufiq Ibnugroho menyatakan, pimpinan KPK telah menerima putusan tersebut. Karena itu, KPK tidak akan mengajukan upaya hukum banding.

Tribunlampung / Joviter
JPU KPK Taufiq Ibnugroho menyatakan menerima vonis 4 tahun yang dijatuhkan kepada eks Bupati Lampung Tengah Mustafa. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengambil sikap atas vonis yang dijatuhkan kepada eks Bupati Lampung Tengah Mustafa.

Mustafa divonis empat tahun penjara oleh majelis hakim PN Tipikor Tanjungkarang dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan penjara.

JPU KPK Taufiq Ibnugroho menyatakan, pimpinan KPK telah menerima putusan tersebut.

Karena itu, KPK tidak akan mengajukan upaya hukum banding. 

Baca juga: BREAKING NEWS Mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa Divonis 4 Tahun Penjara

"Karena terdakwa Mustafa pun tak mengajukan (banding) juga. Dengan demikian, putusan terhadap Mustafa sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah)," kata Taufiq, Rabu (14/7/2021).

Karena itu, lanjut Taufik, pihaknya juga sudah memberikan laporan lagi kepada jaksa agar bisa langsung mengeksekusi Mustafa

Mengenai uang pengganti yang ditetapkan oleh majelis hakim sebesar Rp 17.140.997.000, Taufiq menyatakan sepakat.

"Untuk uang pengganti kami juga setuju," ucap Taufik.

Kuasa hukum Mustafa, M Yunus, sebelumnya menyatakan pikir-pikir atas putusan empat tahun penjara.

Baca juga: Eks Bupati Lampung Tengah Mustafa Didenda Rp 300 Juta dan Bayar Uang Pengganti Rp 17 Miliar

Namun, akhirnya pihaknya menerima.

Kendati demikian, pihaknya masih mempertanyakan uang pengganti sebesar Rp 17,14 miliar tersebut.

"Karena memang di fakta persidangan ada aliran dana (fee proyek) ke PKB, Hanura, Chusnunia Chalim, dan juga Azis Syamsudin," kata Yunus.

Oleh karena itu, lanjut Yunus, salah satu opsi evaluasi yang akan mereka tempuh yakni kembali memberikan laporan kepada KPK

Pihaknya akan membuat semacam surat aduan masyarakat bahwa perkara ini memang harus dikembangkan. 

"Karena ini kan masih banyak uang fee proyek yang belum kembali," terang Yunus.

( Tribunlampung.co.id / Joviter Muhammad )

Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved