Terjun Bebas, Okupansi Tamu Hotel Bintang di Bandar Lampung Cuma 20% Selama PPKM

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Tingkat okupansi atau keterisian kamar hotel berbintang di Bandar Lampung terjun bebas selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) baik Darurat sampai Level 4.

Saat ini okupansi hotel tinggal 20-30 persen.

Assistant Sales and Communication Manager Novotel Lampung Ratu Iin Nopita Respa mengatakan, dampak dari PPKM pihaknya banyak kehilangan konsumen dari luar Lampung maupun luar Bandar Lampung.

"Okupansi hotel otomatis turun tersisa 20-30 persen, terlebih diberlakukan penyekatan-penyekatan juga. Padahal sebelum PPKM bisa 60-70 persen," jelas Ratu, Minggu (1/8/2021).

Baca juga: Suami Rekam Adegan Istri Selingkuh di Hotel, Videonya Viral

Ia mengaku, tidak ada yang bisa dilakukan atas kondisi tersebut selain mengikuti program dan kebijakan pemerintah.

Manajemen hotel berinovasi dengan memberikan promo demi menggaet market di Bandar Lampung.

"Kami memang harus kreatif salah satunya memberikan Paket Promo Kamar Mewah (PPKM) dan itu khusus untuk warga Bandar Lampung," ujarnya.

Hal tersebut diakuinya cukup mendapatkan antusiasme warga Bandar Lampung. Terlebih masyarakat tidak bisa kemana-mana dan membutuhkan suasana berbeda.

Dia berharap PPKM tidak diperpanjang lagi agar okupansi hotel bisa kembali naik.

Baca juga: 31 Tapping Box Tersebar di Hotel dan Restoran Kota Metro

Wedding skala terbatas bisa kembali digelar termasuk event-event atau acara rapat pemerintahan maupun perusahaan.

"Namun semisal diperpanjang (PPKM-nya) mau tidak mau kami ya harus terima peraturan pemerintah dan cari ide lagi untuk bisa mempertahankan karyawan," imbuh Ratu.

Manajer Emersia Hotel and Resort Heni Widia Sari menjelaskan, tingkat hunian hotel turun hingga tersisa 10 persen di masa PPKM.

"Ini turut dipengaruhi karena saat masuk Bandar Lampung tamu harus menunjukkan surat vaksin dan antigen," paparnya.

Belum lagi paket wedding tidak bisa dilaksanakan termasuk acara-acara rapat.

"Padahal sebelum PPKM paling sepi 50 persen bisa terisi untuk kamar hotel. Selain tamu hotel, juga ada acara wedding tiap akhir pekan hari Sabtu dan Minggu. Kini benar-benar tidak ada karena tidak diperbolehkan untuk menggelar wedding," jelasnya.

Di Emersia ada total 122 kamar.

Upaya yang dilakukan agar tetap bisa bertahan selama PPKM diungkapkan Heni adalah dengan melakukan food delivery (terima pengantaran makanan).

Selain itu juga memberikan promo kamar hotel.

"Termasuk memberikan harga spesial untuk yang melakukan WFH (work from home) menjadi work from hotel," imbuh dia.

Jika PPKM sampai diperpanjang, diakuinya tidak ada yang bisa pihaknya lakukan kecuali mendukung segala kebijakan pemerintah.

"Kami sendiri berupaya melakukan yang terbaik termasuk menjaga kesehatan dan penerapan prokes,” imbuhnya.

Meski begitu, pihak hotel tidak kehilangan akal. Manajemen hotel menggulirkan program-program spesial.

Salah satunya memberikan diskon kamar 50 persen kepada tamu yang bisa menunjukkan sertifikat vaksin.

Director of Sales Marketing Radisson Lampung Kedaton Liza Anggraini mengungkapkan, pihaknya masih terus berusaha untuk beroperasi meskipun turut mengalami penurunan jumlah hunian yang cukup signifikan.

"Selama ini occupancy hotel selalu di atas 50 persen. Hal ini didominasi dengan kedatangan untuk business trip pada weekday (hari kerja). Sedangkan weekend (akhir pekan) kedatangan tamu-tamu keluarga mendominasi dari tingkat hunian sebesar 73 persen," ujar Liza.

Di masa PPKM Level sendiri, Radisson mengeluarkan promo khusus untuk warga yang memiliki KTP Bandar Lampung.

"Kami keluarkan Double Promotion hanya Rp 750 ribu untuk Superior Room. Lalu dengan menunjukkan sertifikat vaksin maka tamu dapat langsung mengklaim diskon sebesar Rp 50 ribu per kamar per malam," jelas dia.

Dia berharap PPKM tidak lagi diperpanjang dengan diiringi penurunan jumlah kasus positif setiap harinya.

Terlebih akibat PPKM, karyawan yang boleh bekerja setiap harinya maksimal hanya 50 persen mengikuti surat edaran dari Walikota.

Namun jika PPKM diperpanjang kembali oleh pemerintah, pihaknya selaku warga dan masyarakat tentunya akan tetap mematuhi aturan tersebut.

( Tribunlampung.co.id / Sulis Setia Markhamah )