Breaking News:

Advetorial

Pidato Kebangsaan Ketua Umum DPP Partai Golkar Tentang Demokrasi, Kebangsaan, dan Kesejahteraan

Ketua Umum DPP Partai Golkar DR. IR. H. Airlangga Hartato, MM. M.BA menyampaikan Pidato Kebangsaan yang bertema Demokrasi, Kebangsaan dan Kesejahteraa

Penulis: Advertorial Tribun Lampung | Editor: Advertorial Tribun Lampung
ist
Ketua Umum DPP Partai Golkar DR. IR. H. Airlangga Hartato, MM. M.BA menyampaikan Pidato Kebangsaan yang bertema Demokrasi, Kebangsaan dan Kesejahteraan. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Ketua Umum DPP Partai Golkar DR. IR. H. Airlangga Hartato, MM. M.BA menyampaikan Pidato Kebangsaan yang bertema Demokrasi, Kebangsaan dan Kesejahteraan.

Airlangga mengatakan, tema ini sungguh sangat relevan untuk terus kita kemukakan agar arah bangsa menuju terwujudnya kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-
cita bersama menjadi kenyataan. Apalagi di saat menjelang peringatan Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan RI yang ke-76, menggaungkan semangat kebangsaan harus terus kita gelorakan disertai optimisme kita bahwa bangsa kita akan mencapai kesejahteraan menuju Indonesia maju.

"Partai Golkar sesungguhnya telah memiliki Visi Negara Kesejahteraan 2045. Partai Golkar meyakini bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan sejajar dengan negara ekonomi besar lainnya di dunia," kata Airlangga dalam keterangan tertulisnya, Rabu 11 Agustus 2021.

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, membuat kita harus melakukan restarting dan rebooting tentang skenario kita untuk mewujudkan visi 2045 tersebut. Hampir dua tahun, dunia dilanda pandemi Covid-19, termasuk di Indonesia, negara yang kita cintai ini. Berbagai upaya dan kerja keras telah dilakukan Pemerintah dan seluruh komponen bangsa untuk menekan penularan Covid-19 disertai dengan langkah-langkah untuk mengatasi dampak sosial-ekonomi dari yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19.

Tidak ada negara yang memiliki pengalaman dalam pengendalian Covid-19 ini. Apalagi saat ini muncul berbagai varian baru Covid-19 yang penularannya sangat cepat. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah untuk menahan laju persebaran Covid-19 dan dampak sosial yang diakibatkannya.

Program vaksinasi nasional terus digenjot pemerintah hingga ke pelosok-pelosok daerah. Penanganan kesehatan, penyediaan obat-obatan, fasilitas kesehatan dan perhatian terhadap para tenaga kesehatan terus diberikan. Kebijakan bantuan sosial dikeluarkan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.

Pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menahan laju pelambatan ekonomi dengan berbagai stimulasi dan insentif bagi pekerja dan dunia usaha agar tetap bergairah. Pemerintah mengambil tindakan non-medis, yaitu memberlakukan
Pembatasan kegiatan masyarakat di seluruh Indonesia dengan kasus tinggi sejak tanggal 5 Juli sampai dengan 22 Juli dan diperpanjang 2 kali hingga tanggal 9
Agustus 2021.

Di samping itu, pemerintah juga akan melakukan intensifikasi vaksinasi secara luas, meningkat dari rata-rata 1 juta pada bulan Juli menjadi rata-rata 2,5 juta per-hari pada bulan Agustus dan September 2021, sehingga kita sudah akan dapat menyuntikkan sekitar 220 juta dosis vaksin sampai dengan September 2021.

Pengendalian pandemi secara terintegrasi ini diharapkan akan mengurangi kasus aktif ke tingkat yang bisa ditolerir dan memberikan ruang pelonggaran tekanan pada fasilitas kesehatan, Rumah Sakit, oksigen dan obat obatan.

Seiringdengan pengurangan tekanan pandemi ini, maka kita pun akan bisa merelaksasi pembatasan kegiatan sehingga kegiatan ekonomi masyarakat bisa pulih kembalipada kwartal keempat tahun 2021.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved