Breaking News:

Pringsewu

Diduga Serobot Lahan Pemda Pringsewu Lampung, Dua Warga Pardasuka Digugat Kejari 

Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Pringsewu melayangkan gugatan kepada warga Pekon Tanjung Rusia, Kecamatan Pardasuka

Penulis: Robertus Didik Budiawan Cahyono | Editor: soni
Diduga Serobot Lahan Pemda Pringsewu Lampung, Dua Warga Pardasuka Digugat Kejari 
Tribun Lampung / R Didik Budiawan
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Pringsewu Desna Indah Meysari 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PRINGSEWU - Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Pringsewu melayangkan gugatan kepada warga Pekon Tanjung Rusia, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.

Warga tersebut telah dianggap menyerobot lahan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu, yang pengelolaannya diserahkan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pringsewu.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Pringsewu Desna Indah Meysari mengungkapkan, bila aset sebidang tanah seluas 126 M2 itu telah diatasnamakan seorang warga berinisial Puspa Yuslinar dalam Sertifikat Hak Milik No 00703.

"Padahal tanah itu milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu," kata Desna.

Oleh karena sebagai pengacara negara, Desna melayangkan gugatan dalam rangka pemulihan aset Pemerintah Daerah Pringsewu.

Baca juga: Kejari Pringsewu Lampung Setorkan Uang Pengganti Korupsi Senilai Rp 620 juta ke Kas Negara

Tim Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Pringsewu telah mendaftarkan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Kotaagung pada Selasa 10 Agustus 2021.

Gugatan yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kota Agung merupakan salah satu pelaksanaan kewenangan Kejaksaan Negeri Pringsewu dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Dimana Kejaksaan berperan aktif menjaga kewibawaan Pemerintah yang dalam hal ini wibawa  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pringsewu.

Gugatan ditujukan kepada dua orang, Puspa Yuslinar dan Suhaifi Sacak selaku Ketua Pokmas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2019.

Desna berharap pengadilan mengabulkan gugatan tersebut dan menyatakan perbuatan para tergugat yang tanpa hak telah mengambil alih hak dan menguasai sebagian tanah milik penggugat.

Serta menyatakan perbuatan para tergugat yang tanpa hak telah mengambil alih hak dan menguasai sebagian tanah milik penggugat tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum.

Sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.( Tribunlampung.co.id / Robertus Didik Budiawan Cahyono )

Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved