Breaking News:

Korupsi Dana Desa di Pesawaran

Modus Kades di Pesawaran Lampung Korupsi Dana Desa Rp 479 Juta

Kasatreskrim Polres Pesawaran AKP Eko Rendi Oktama mengungkapkan, nilai kegiatan pembangunan di Desa Kresno Widodo saat itu sebesar Rp 734.080.000.

Penulis: Robertus Didik Budiawan Cahyono | Editor: Daniel Tri Hardanto
Dok Polres Pesawaran
Satreskrim Polres Pesawaran menahan Suprapto (47), Kepala Desa Kresno Widodo, Kecamatan Tegineneng, karena diduga menyimpangkan anggaran dana desa sebesar Rp 479.782.499 pada tahun anggaran 2019. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PESAWARAN - Satreskrim Polres Pesawaran menahan Suprapto (47), Kepala Desa Kresno Widodo, Kecamatan Tegineneng.

Suprapto menjadi tersangka karena diduga menyimpangkan anggaran dana desa sebesar Rp 479.782.499 pada tahun anggaran 2019.

Kasatreskrim Polres Pesawaran AKP Eko Rendi Oktama mengungkapkan, nilai kegiatan pembangunan di Desa Kresno Widodo saat itu sebesar Rp 734.080.000.

"Pembangunan itu terdiri dari pembangunan onderlagh/telford, gorong-gorong, jalan paving block, tembok penahan tanah, dan drainase," ujar Eko, melalui Humas Polres Pesawaran, Minggu (5/9/2021).

Baca juga: Total Rp 16,7 Miliar, 53 Desa di Mesuji Lampung Sudah Terima Dana Desa Tahap Kedua

Ditambahkan Eko, Suprapto sebagai kepala Desa Kresno Widodo dianggap telah menyalahgunakan wewenang selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD).

Suprapto diduga melakukan sendiri pembelian material bangunan hingga pembayaran upah tenaga kerja.

Padahal, seharusnya tugas itu dikerjakan oleh Kasi Kesejahteraan yang merangkap sebagai ketua tim pelaksana kegiatan (TPK) dalam bidang pembangunan.

Sesuai prosesnya, TPK mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) anggaran dana desa dengan meminta anggaran pembayaran kepada kaur keuangan atau bendahara.

"Namun tidak bisa dilaksanakan kaur keuangan/bendahara karena uang dana desa tidak dipegang lagi," tuturnya.

Dana desa itu dikuasai sendiri oleh tersangka Suprapto selaku kepala desa.

Namun anggaran yang dibayarkan oleh tersangka Suprapto tidak sesuai dengan apa yang telah dibuat dan diajukan TPK berdasarkan Surat Permintaan Pembayaraan (SPP).

Serta berdasar surat pernyataan tanggung jawab belanja, tanda bukti pengeluaran uang dan bukti pencairan SPP, yang telah disetujui Suprapto atas pengeluaran seluruh pembangunan sebesar Rp 734.080.000, dan telah ditetapkan dalam APBDes.

( Tribunlampung.co.id / Robertus Didik Budiawan )

Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved