Bupati Lampung Utara Isyaratkan Warga Tak Divaksin Ditunda Dapat Bantuan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG UTARA - Pemerintah Kabupaten Lampung Utara akan membuat peraturan bupati yang didalamnya akan memuat bagi warga yang tidak vaksin, tidak akan mendapatkan pelayanan administrasi dan menunda bantuan dari program pemerintah.

“Akan ada aturan nantinya bagi warga yang tidak vaksin covid-19, tidak bisa ditunda dahulu dan pelayanan administrasi,” kata Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, Rabu 13 Oktober 2021.

Saat ini, semua pihak sudah kerja keras dalam sukseskan vaksinasi di kabupaten Lampung Utara, baik Pemda, kepolisian, Kodim.

Namun mendapat imbauan dari atasan masing-masing, di Lampung, percepatan vaksinasi di Kabupten Lampung Utara. 

“Kendala masih melihat jumlah vaksin tahap 1 dan 2. Semua vaksin yang ada, di pakai dahulu. Jika kurang baru ajukan permintaan ke pusat,” katanya. 

Untuk jumlah sasaran warga yang akan divaksin sebanyak 9.280 orang perhari.

Kendalanya, masyarakat maupun vaksinator. Kegiatan rutin ada akreditasi, menekankan untuk vaksinasi kepada masyarakat, camat edukasi, sosialisasi dari kementerian sosial akan ditunda jika tidak ada sertifikat vaksin, akan dibuat perbup.

Bantuan PKH, untuk ditunda. 

Ada 27 puskesmas, masing-masing dibagi sesuai dengan jumlah penduduk.

“Harapan 31 Desember sudah tervaksin semua, apabila tidak tercapai maka disebut dengan kelalaian,”

Kerja tidak ada libur, tapi darurat. Jika tidak didampingi dokter, akan ada resiko yang harus diterima oleh vaksinator manakala ada hal yang dikoordinasikan. 

“Camat edukasi disamping bantuan PKH dan raskin, tidak dilayani administrasi pemerintahan,” ujarnya.

Kapolres Lampung Utara, AKBP Kurniawan Ismail mengatakan Sasaran vaksin kemudian jika dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember sesuai dengan jadwal yang harus dipenuhi itu kalau dihitung secara harian diperoleh data jumlah target harian 10.506 orang.

Jumlah tersebut dilayani oleh 33 vaksinator.  namun secara idealnya dari tim Mabes polri menyampaikan harusnya ada 42 tim sehingga hitungan target harian untuk satu tim itu 250 dosis.

Terdapat beberapa masalah yang dihadapi yaitu diantaranya terdapat 12 puskes yang melaksanakan reakreditasi dan ini tentunya menghambat pencapaian target. kemudian adanya beberapa permasalahan terkait dengan administrator yang penginput karena selama ini masih dibebankan kepada tim dari Puskesmas.