Breaking News:

Tulangbawang Barat

Tahun 2022, DPRD dan Pemkab Tulangbawang Barat Usulkan 12 Raperda

DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) menggelar rapat paripurna pembicaraan tingkat I atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2022.

Penulis: Endra Zulkarnain | Editor: Reny Fitriani
Tribunlampung.co.id/Endra
Rapat paripurna pembicaraan tingkat I atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2022 dan Penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) Program Pembentukan Perda Tahun 2022, Selasa (26/10/2021). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TULANGBAWANG BARAT - DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) menggelar rapat paripurna pembicaraan tingkat I atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2022 dan Penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) Program Pembentukan Perda Tahun 2022, Selasa (26/10/2021).

Paripurna yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD setempat turut dihadiri Wakil Bupati Fauzi Hasan, Sekkab Novriwan Jaya, Asisten Bidang Administrasi Umum.

Rapat juga diikuti secara virtual oleh Anggota Forkopimda, Organisai Perangkat Daerah, Unsur Pemerintahan Tiyuh dan Kecamatan se-Tubaba.

Wakil Bupati Tubaba Fauzi Hasan ketika menyampaikan sambutan Bupati Umar Ahmad, menyebut, APBD Tubaba tahun anggaran 2022 merupakan instrumen pelaksanaan strategi fiskal.

Sekaligus sebagai penjabaran atas tahapan pembangunan tahunan ke-empat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

Dengam visi “Tubaba Maju, Sejahtera, dan Berdaya Saing”.

"Pembangunan daerah lima tahunan tersebut pada tahun ini diwujudkan dalam rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022," kata Wabup Fauzi Hasan.

Dia juga menyebut, pengalokasian anggaran telah disesuaikan dengan tema “Peningkatan Kualitas SDM dan Pemulihan Ekonomi untuk Tubaba Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan perundang-undangan sebagai peraturan turunannya, berdampak kepada keberadaan produk hukum di daerah.

Sehingga, kata Fauzi Hasan, pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi baik Perda maupun Perkada yang materi muatannya berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Karenanya, dia berharap, Bapemperda DPRD dan Tim Penyusunan dan pembahasan produk hukum daerah Kabupaten dapat menelurkan Perda yang sejala dengan peraturan diatasnya.

Pada tahun 2022 mendatang, di Tubaba telah menghasilkan kesepakatan beberapa Raperda dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2022.

Diantaranya, raperda yang diajukan oleh eksekutif sebanyak 9 Raperda dan dari legislatif sebanyak 3 Raperda.

(Tribunlampung.co.id/endra zulkarnain)

Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved