Breaking News:

Lampung Barat

Pemkab Lambar Rapas Bahas Pemilihan Peratin Serentak

Pemkab Lampung Barat menggelar Rapat Persiapan Pemilihan Peratin (Kepala Pekon) Serentak Gelombang Pertama Tahun 2022

Penulis: Nanda Yustizar Ramdani | Editor: soni
Dokumentasi
Suasana Rapat Persiapan Pemilihan Peratin Serentak Gelombang Pertama Tahun 2022 di Aula Kagungan Setkab Lampung Barat, Rabu (10/11/2021). 

 
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG BARAT - Pemkab Lampung Barat menggelar Rapat Persiapan Pemilihan Peratin (Kepala Pekon) Serentak Gelombang Pertama Tahun 2022 di Aula Kagungan Setkab Lingkungan Pemkab Lampung Barat, Rabu (10/11/2021).

Dasar penyelenggaraan Pemilihan Peratin (Pilratin) tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran ‘Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Selain itu, ada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 Nomor 378).

Baca juga: Hindari Kerumunan, Peratin Cipta Waras Lampung Barat Bagikan BLT DD Secara Door to Door

Diperkuat dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Peratin. 

Sementara, pekon yang akan melaksanakan Pilratin Serentak Gelombang Pertama tahun 2022 sebanyak 60 pekon. 

Bupati Parosil Mabsus mengungkapkan, ia membentuk panitia pemilihan di Kabupaten Lampung Barat yang terdiri dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, di antaranya Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten, Sekretaris Kabupaten, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra.

Selanjutnya, perangkat daerah yang memiliki fungsi kependudukan dan pencatatan sipil, perangkat daerah yang memiliki fungsi pendidikan, perangkat daerah yang memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat dan pekon, perangkat daerah yang memiliki fungsi perencanaan pembangunan daerah, dan perangkat daerah yang memiliki fungsi pengawasan.

Berikutnya, perangkat daerah yang memiliki fungsi kesatuan bangsa dan politik, perangkat daerah yang memilik fungsi informasi dan komunikasi, perangkat daerah yang memiliki fungsi pengelolaan keuangan daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

"Dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) juga melibatkan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten," kata Parosil.

Kemudian, lanjut Parosil, dalam kondisi bencana non alam Covid-19 dibentuk Sub Kepanitiaan Pemilihan Kecamatan, dengan anggota terdiri dari Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Unsur Kecamatan, dan Kepala UPTD Dinas Kesehatan, Puskesmas, serta Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved