Jokowi-Ma'ruf Hadiri Muktamar NU, Polda Lampung Akan Rapat Bahas Pengamanan Muktamar 17-19 Desember

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Presiden Joko Widodo dijadwalkan menghadiri Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) di Provinsi Lampung pada 17 Desember nanti.

Ia akan hadir bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Polda Lampung pun akan menggelar rapat untuk membahas pengamanan Jokowi-Ma’ruf, sekaligus pengamanan pelaksanaan Muktamar NU.

Rencana kedatangan Jokowi-Ma’ruf dalam Muktamar NU diketahui dari beredarnya Surat Telegram Kapolda Lampung Nomor ST/882/XI/PAM.2.4/2021, tertanggal 30 November 2021.

Dalam Surat Telegram itu, tertulis Muktamar NU akan digelar pada 17-19 Oktober di Lampung.

Tertera pula keterangan mengenai rencana kehadiran Jokowi-Ma’ruf.

Untuk memastikan pengamanan, merujuk Surat Telegram, Polda Lampung akan menggelar rapat koordinasi (rakor) pada Selasa (7/12) pekan depan.

Rapat itu rencananya juga dihadiri Kapolresta Bandar Lampung dan Kapolres Lampung Selatan.

"Rencananya akan dilaksanakan rakor bersama instansi terkait, pemerintahan maupun unsur TNI," kata Kapolda Lampung Inspektur Jenderal Pol Hendro Sugiatno melalui Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Komisaris Besar Pol Zahwani Pandra Arsyad, Jumat (3/12/2021).

Pandra menjelaskan rakor tersebut bertujuan menyiapkan pengamanan kehadiran Jokowi-Ma’ruf, termasuk rute yang akan dilalui menuju Lampung.

Baca juga: Mukri Benarkan Muktamar NU Digelar 17-19 Desember 2021

Sebab, jika benar Jokowi-Ma’ruf hadir dalam Muktamar NU, maka diperlukan pengaman setingkat VVIP dan Pam Waskita.

"Dalam hal ini, untuk menyambut (rencana) kedatangan RI 1 (Jokowi), Polda Lampung berwenang melakukan pengamanan untuk ring 2 dan ring 3," ujarnya.

Adapun pengamanan ring 1, terang Pandra, akan dilaksanakan oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) serta unsur TNI.

"Rencananya, rakor lintas sektor ini akan dilakukan pada 7 Desember di Mapolda Lampung," imbuh Pandra.

Polres Lampung Selatan Siap

Polres Lampung Selatan siap turut serta mengamankan kedatangan Jokowi-Ma’ruf dalam Muktamar NU di Lampung.

"Untuk pengamanan kedatangan Presiden, kami sudah siap," kata Kapolres Lampung Selatan Ajun Komisaris Besar Pol Edwin, Jumat.

Pihaknya juga siap menghadiri rakor untuk membahas persiapan pengamanan Muktamar NU, khususnya kedatangan Jokowi-Ma’ruf

"Rencananya, rakor persiapan pengamanan ini akan dilakukan pada 7 Desember. Jika tidak ada perubahan jadwal, kami siap membantu pengamanan," ujar Edwin. "Kalaupun pelaksanaannya (Muktamar) mundur, kami tetap akan membantu Polda Lampung untuk mengamankan kegiatan tersebut," sambungnya.

Sesuai Perintah Rais Aam

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Lampung Prof Mukri mengungkapkan rapat pengamanan Muktamar NU yang akan dilakukan tersebut merupakan tindak lanjut dari kepastian jadwal muktamar.

Adapun jadwal Muktamar NU, jelas dia, dipastikan pada 17-19 Desember sesuai Surat Perintah Rais Aam Pengurus Besar NU (PBNU). Jadwal ini maju dari jadwal semula 23-25 Desember.

"Itu (rapat pengamanan) menindaklanjuti perintah dari Jakarta. Rais Aam PBNU juga sudah memberikan perintah supaya Muktamar dilakukan pada 17 Desember," katanya, Jumat.

Mukri menjelaskan keputusan Rais Aam yang dituangkan dalam bentuk Surat Perintah itu telah didukung oleh 27 PWNU, termasuk Lampung.

"Keputusan itu sudah jelas punya otoritas. Dari lembaga tertinggi di PBNU, yaitu Rais Aam," ujar Mukri. "Saya yakin pada tanggal itu (17 Desember). Perintah Rais Aam itu ‘kan yang menjadi kunci. Kartu kuncinya ada di Rais Aam. Kalau mundur, belum jelas tanggalnya. Kalau maju, sudah jelas," imbuh rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan ini.

Wewenang PBNU

Sementara Wakil Ketua Rais Syuriah PWNU Lampung Soleh Bajuri menyatakan jadwal pasti pelaksanaan Muktamar ke-34 NU akan diputuskan pada pekan depan.

PBNU, menurut dia, sudah merencanakan rapat untuk membahas jadwal muktamar.

"Sejauh ini, informasinya, masih akan dirapatkan dulu pekan depan. Kami masih menunggu," ujar Soleh, Jumat.

Mantan ketua PWNU Lampung ini tak membantah adanya kesepakatan 27 PWNU yang mendukung jadwal muktamar maju pada 17-19 Desember.

Namun demikian, kata dia, keputusan mutlak menjadi wewenang PBNU.

"Ya (benar soal dukungan 27 PWNU). Tapi ‘kan kami tetap harus menunggu keputusan PBNU, karena itu mutlak wewenang PBNU," ujar Soleh. 

(Tribunlampung.co.id/Muhammad Joviter/Dominius Desmantri Barus/Kidi Adipratama)