Pemerintah Tekankan Penyusunan Anggaran Pemilu 2024 Harus Efektif dan Efisien

Tribunlampung.co.id – Sebelum masuk masa reses, Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Pada rapat tersebut, Mendagri Tito Karnavian menegaskan agar dalam penyusunan anggara Pemilu 2024 dilakukan secara efektif dan efisien.

"Anggaran ini prinsip dasar dari pemerintah kami masukkan untuk KPU yang nanti akan menyusun PKPU.”

“Yang pertama adalah efektif, artinya anggaran itu tepat digunakan untuk setiap tahapan berhalan lancar," kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Rabu (13/4/2022).

Mantan Kapolri ini juga menekankan pentingnya afesiensi anggaran. Sebab, anggara pemilu 2024 melonjak cukup besar, jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.

Baca juga: Jokowi Minta Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027 Segera Bekerja Persiapkan Pemilu 2024

Baca juga: Sehari Usai Dilantik Jokowi, Anggota KPU dan Bawaslu akan Rapat dengan DPR RI Bahas Pemilu 2024

Sementara disisi lain, kata Tito, pemerintah juga masih membutuhkan anggaran yang besar untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19.

Bahkan, kondisi pandemi Covid-19 ini belum dapat dipastikan akan berakhir pada saat Pemilu 2024 mendatang.

"Kita juga masih dalam tahap recovery ekonomi, pemulihan ekonomi, banyak juga yang terdampak saya kira yang menganggur dan lain-lain," ujar Tito.

Dikatakannya, saat ini banyak program strategis nasional maupun daerah yang belum terselesaikan dan membutuhkan biaya besar.

 Hal itu belum ditambah dengan rencana pemekaran tiga provinsi di Papua yang juga membutuhkan biaya.

"Oleh karena itu, mohon dengan segala hormat dikalkulasi betul anggarannya agar bisa seminimal mungkin tapi tetap mencapai target pemilu terlaksana aman dan lancar," kata Tito.

DPR RI Jadwal Ulang Raker dengan KPU dan Bawaslu

Sebelumnya, Komisi II DPR RI menjadwal ulang rapat kerja dengan KPU dan Bawaslu terkait pemilu 2024 yang semula dijadwalkan pada Selasa (12/4/2022) kemarin.

Baca juga: Pemerintah Segera Bahas Soal Pemilu Usai Jokowi Melantik Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027

Baca juga: Sejumlah Mahasiswa Pingsan dalam Aksi Unjuk Rasa di DPRD Lampung, Kelelahan hingga Sesak Nafas

Penjadwalan ulang dikarenakan, pada saat bersamaan anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Tanggal 13, hari Rabu, ya (sebelum reses) kita reses 14, hari Rabu kita akan jadwalkan (RDP),” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang  Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2022) lalu.

Dikatakannya, Komisi II DPR RI akan membahas semua hal yang berkaitan dengan Pemilu 2024.

Mulai dari tahapan, hingga anggaran untuk KPU dan juga Bawaslu.

"Ya tentu tahapan, dan program, dan anggaran," terangnya.

Sebelumnya, Anggota KPU Hasyim Asy'ari berharap DPR dapat membuat ulang jadwal RDP yang membahas soal tahapan Pemilu 2024.

Hal tersebut dikarenakan pelantikan anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027 baru dilangsungkan pada Selasa (12/4/2022) kemarin.

Jokowi Minta KPU dan Bawaslu Langsung Bekerja Cepat

Sementar itu, usai melantik 7 komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027, Presiden Joko Widodo sampaikan sejumlah harapannya pada dua lembaga tersebut.

Jokowi meminta unsur pimpinan kedua lembaga dapat langsung bekerja cepat guna mempersiapkan Pemilu dan Pilkada di tahun 2024.

“Saya harapkan anggota KPU dan Bawaslu yang baru saja saya lantik dapat segera bekerja, dapat segera tancap gas,” kat Presiden Jokowi dalam keterangan video yang disampaikan di Istana Negara, Selasa 912/4/2022) kemarin.

“Langsung berkoordinasi dengan DPR dan Pemerintah menjalankan tugas dan kewenangan untuk persiapan pemilu dan pilkada serentak sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan pada tahun 2024,” tegas Jokowi.

Dia menyebut, hal ini penting dilakukan karena untuk pertama kalinya penyelenggaran Pileg (pemilihan legislatif), Pilpres (pemilihan presiden) dan Pilkada dilakukan pada tahun yang sama.

Jokowi pun mengingatkan bahwa tahapan awal Pemilu 2024 akan dimulai pada 14 Juni 2022.

"Sehingga KPU dan Bawaslu harus segera mempersiapkan semuanya secara detail dan matang menjaga agar kualitas demokrasi tetap terjaga," ungkap Presiden.

Jokowi pun meminta KPU untuk menekankan soal pendidikan politik pada masyarakat. Hal ini terkait dengan politik identitas yang perlu diantisipasi.

"Jangan lagi membuat masyarakat terprovokasi oleh isu-isu politik identitas. Kita ajak masyarakat menyambut pemilu dengan gembira sebagai pesta demokrasi rakyat," kata Jokowi.

Presiden berjanji akan mendukung sepenuhnya pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu. Dukungan itu terutama dalam bentuk anggaran melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta kesiapan teknis lainnya yang dibutuhkan oleh KPU dan Bawaslu.

Artikel ini sebagian telah tayang di Kompas.com