Bandar Lampung

KPK Imbau Pejabat dan ASN untuk Tidak Gunakan Fasilitas Dinas di Luar Kepentingan Dinas

KPK mengimbau dan mengingatkan pimpinan kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah serta BUMN/BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas.

istimewa
Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau dan mengingatkan pimpinan kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah serta BUMN/BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. 

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding mengatakan, fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan. 

"Sebab, penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan, dan memiliki risiko sanksi pidana," kata Ipi Maryati kepada Tribunlampung.co.id melalui pesan WhatsApp, Rabu (20/4/2022).

KPK menyampaikan imbauan ini melalui Surat Edaran Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya. 

"Hal ini sebagai upaya pencegahan agar para pegawai di lingkungan KLPD maupun BUMN/BUMD terhindar dari risiko penyalahgunaan fasilitas tersebut, seiring dengan tradisi mudik lebaran dan libur panjang tahun 2022," jelasnya lebih lanjut.

Baca juga: KPK Ingatkan Pegawai di Lampung Laporkan LHKPN

KPK mengapresiasi Pimpinan

KPK juga memberikan apresiasi kepada Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD yang telah menerbitkan surat edaran atau aturan internal yang melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan di luar kedinasan bagi kalangan internalnya.

Diungkap Ipi Maryati, larangan penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi juga tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 87 Tahun 2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja. 

"Peraturan tersebut juga menegaskan bahwa fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan dinas dan dibatasi hanya pada hari kerja," ujarnya.

Menjelang momentum lebaran atau hari raya ini, KPK terus mengimbau Pimpinan KLPD dan BUMN/D untuk memberikan imbauan internal kepada pegawai negeri di lingkungan kerjanya agar menolak gratifikasi baik berupa uang, bingkisan atau parsel, hingga fasilitas tertentu.

"Termasuk bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya," tegasnya.

Jika karena kondisi tertentu, pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak gratifikasi maka wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima.

Kemudian terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak yang membutuhkan.

Kemudian melaporkan kepada instansi masing masing disertai dokumentasi penyerahan. Selanjutnya instansi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.

Terkait informasi maupun mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses melalui tautan https://gratifikasi.kpk.go.id atau menghubungi layanan informasi publik KPK pada nomor telepon 198.

"Selain itu, para Aparatur Negara juga dilarang melakukan permintaan dana, sumbangan dan hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR), kepada masyarakat, perusahaan, ataupun penyelenggara negara lainnya, baik secara lisan atau tertulis, karena dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi," tandasnya.

(Tribunlampung.co.id/ Sulis Setia Markhamah)

 

Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved