Mesuji

Disdukcapil Mesuji: Penulisan Nama Minimal 2 Kata di KTP Bersifat Imbauan

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mesuji Mursalin mengatakan, aturan penulisan nama paling sedikit dua kata jangan d

Penulis: M Rangga Yusuf | Editor: Daniel Tri Hardanto
Tribunlampung.co.id / Rangga Yusuf
Kadisdukcapil Mesuji Mursalin. 

Tribunlampung.co.id, Mesuji - Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (RI) telah mengeluarkan peraturan Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mesuji Mursalin mengatakan, aturan penulisan nama paling sedikit dua kata jangan ditanggapi dengan negatif.

Menurut dia, aturan itu ada tujuannya.

"Mudah dibaca, tidak multitafsir, dan jumlah huruf paling banyak 60 huruf, termasuk spasi. Meskipun demikian, aturan tersebut hanya bersifat imbauan," ujarnya, Minggu (29/5/2022).

Mursalin mengatakan, tidak masalah jika masyarakat tidak mengikuti anjuran tersebut.

Baca juga: Pekerjaan Doni Salmanan di KTP Jadi Sorotan, Bareskrim Polri: Buruh Harian Lepas

Akan tetapi, kerugian harus ditanggung sendiri dan harus siap menghadapi risiko di kemudian hari. 

Mursalin menuturkan, aturan penulisan nama tersebut diatur bukan tanpa sebab dan urgensi yang jelas.

Akan tetapi, demi kemudahan bagi masyarakat di masa mendatang.

Seperti halnya dengan menggunakan penulisan nama yang tepat sesuai peraturan yang mengaturnya nantinya tidak bakal terhambat dalam pembuatan paspor untuk ke luar negeri.

"Jadi alasan minimal dua kata, saya ambil contoh masyarakat yang mau ke luar negeri harus membuat paspor. Dan dalam pembuatan paspor itu minimal dua kata dan tiga kata," terangnya.

Selain itu juga agar memudahkan dalam pelayanan administrasi kependudukan, dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

"Saya ambil contoh lagi dan kebetulan nyata di sini, ada warga Mesuji yang bernama IR dan VO. Mereka itu dalam sistem masuk daftar anonim, jadi statusnya tidak aktif saat laporan per semester."

"Sehingga, sebenarnya pemilik nama direpotkan karena harus ke Disdukcapil untuk melaporkan agar dapat mengaktifkan status e-KTP-nya," sambungnya.

( Tribunlampung.co.id / M Rangga Yusuf )

Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved