Warga Sakit Ditandu 16 Km, Desa Way Haru Pesisir Barat Puluhan Tahun Terisolasi

Ada juga warga yang menggunakan listrik dari pembangkit tenaga air.

Pembangkit ini turbin sederhana yang digerakkan dengan air.

Warga bersama sejumlah relawan membangunnya secara swadaya beberapa tahun lalu.

Namun biaya perawatan turbin juga tidak sedikit.

Sama seperti Iman, bagi Nengsih pun cerita tentang sulitnya kehidupan di Way Haru adalah kisah lama dan usang bahkan bisa jadi sudah berlangsung ratusan tahun.

“Tapi ini kampung kami, ini pekon kami. Sejak nenek moyang kami sudah tinggal di sini. Jadi kami tak mungkin pindah," ungkapnya.

"Kami tetap yakin dan percaya suatu hari nanti orang-orang yang di atas sana, yang punya kuasa, bakal kasian sama rakyat kecil seperti kami, Amin,” ujar Nengsih berharap.

Peratin Pekon Siring Gading Way Haru, Rohman, menuturkan, pihaknya bersama warga terus berupaya agar desa mendapatkan perhatian dan fasilitas yang layak.

Mulai dari berkirim surat permohonan kepada Pemkab Pesisir Barat hingga yang terbaru mengirim surat kepada Presiden Jokowi ke Jakarta.

"Sore ini surat permohonan audensi ke istana negara sudah dibawa oleh rekan kami, Ibu Endang agar bisa audensi langsung dengan Pak Presiden," ungkap Rohman, Sabtu (18/6).

Untuk diketahui, Jalan Way Haru ke Way Heni dirintis oleh masyarakat setempat sejak tahun 1994 berupa jalan setapak.

Kemudian, pada 2011-2012, pemerintah desa dan tokoh masyarakat mulai mengajukan permohonan izin ke kementerian terkait untuk mendapatkan izin pengesahan status jalan lintas.

"Namun pada saat itu yang dikabulkan hanyalah berupa status Jalan Patroli. Sampai pada tahun 2019 oleh Pemda Pesibar dibukalah badan jalan selebar 6 meter sepanjang 10 km," bebernya.

Jadi Prioritas

Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal, beberapa waktu lalu mengatakan, pembangunan jalan akses Way Haru menuju Way Heni merupakan prioritas Pemkab Pesisir Barat dan telah dianggarkan tahun 2022 ini.

"Pembangunan ruas jalan Way Haru memang menjadi prioritas pembangunan dan telah kita anggarkan tahun 2022, namun kendalanya saat ini Surat Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemkab Pesibar dan TNBBS belum bisa diterbitkan," Kata Bupati.

Pemkab Pesisir Barat terus melakukan pembicaraan dengan pihak TNBBS namun belum juga menemukan jalan tengah.

Di Desa ini ada satu puskesmas pembantu dan tiga pos kesehatan desa.

Untuk akses pendidikan, ada 5 sekolah dasar dan 2 sekolah menengah pertama, serta satu sekolah menengah atas.

(Tribunlampung.co.id/Saidal Arif)