Airlangga Ungkap Skenario Presidensi G20 Indonesia, Isu yang Diusung soal Pemulihan Ekonomi Global

Tribunlampung.co.id, Jakarta- Percepetan pemulihan ekonomi global menjadi isu seksi yang bakal dihembuskan Pemerintahan Indonesia dalam Presidensi G20 yang akan berlangsung di Bali November 2022 mendatang.

Untuk pertama kalinya, Indonesia memegang Presidensi Group of 20 (G20), yang merupakan forum kerja sama 20 ekonomi utama dunia. 

Periode Presidensi Indonesia berlangsung selama satu tahun, mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022.

Berbagai Kementerian dan Lembaga dari pusat dan daerah, termasuk juga dari pihak swasta, terlibat dalam penyelenggaraan berbagai pertemuan Working Groups dan Engagement Groups G20 yang telah berlangsung sejak awal tahun 2022 ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengutarakan, secara garis besar, Presidensi G20 Indonesia fokus pada tiga prioritas utama.

Yakni menata kembali arsitektur kesehatan dunia yang lebih inklusif, dengan menjamin ketersediaan vaksin yang lebih merata dan sistem kesehatan yang tangguh dan inklusif. 

Kemudian, mendorong transformasi ekonomi berbasis digital untuk mendorong UMKM, dan menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.

"Prioritas selanjutnya yakni mempercepat transisi energi yang lebih ramah lingkungan," ungkap Airlangga Hartarto, dalam Live Special TV One yang mengambil tema G20, di Jakarta, Senin (27/6/2022).

Airlangga mengutarakan, transisi energi bukan hanya harus adil antara kepentingan negara berkembang dan negara maju, tetapi juga harus terjangkau, baik dari sisi teknologi maupun pembiayaannya.

Airlangga menegaskan, ketiga topik utama tersebut akan menjadi panduan bagi para Pemimpin Negara G20 untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang pro rakyat, konkret, dan dapat diimplementasikan. 

Di samping itu, terus dia, Presiden RI Joko Widodo sudah menyampaikan arahan agar Presidensi G20 menghasilkan proyek dan kerja sama ekonomi yang implementatif.

"Sehingga dengan begitu dapat mendukung pemulihan ekonomi global,” ujar Ketua Umum Partai Golkar itu.

Mengenai persoalan transisi energi, Menko Airlangga menyebut bahwa Presidensi G20 Indonesia salah satunya digunakan untuk mengenalkan skenario Indonesia dalam mencapai Net Zero Emission di tahun 2060. 

Lebih tegas lagi, Airlangga mengutarakan, negara anggota G20 juga harus berfokus pada sumber pendanaan untuk investasi pada transisi energi ke energi terbarukan.

“Ada semacam model yang sedang dibahas dengan ADB dan lembaga keuangan lain, yakni model yang akan optimal secara ekonomi untuk mempercepat transisi, terutama energi yang berbasis fosil, khususnya PLTU,” papar Airlangga.

Dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis energi akibat perang Rusia dan Ukraina, Airlangga menyebut, Indonesia mengajak setiap negara termasuk di Eropa mengutamakan energy security.

Sebab, mereka akan mengalami musim dingin sehingga membutuhkan diversifikasi suplai energi dari Rusia, misalnya dalam bentuk LNG dan batu bara.

Disisi lain, dalam jangka menengah, energi terbarukan tetap penting.

Karenanya, tutur Airlangga, Indonesia tetap mendorongnya dengan berbagai kegiatan. 

"Pemerintah juga akan memberikan insentif seperti insentif fiskal, sehingga proses transisi menuju energi terbarukan akan tercapai dalam waktu tak terlalu lama,” ucap Menko Airlangga.

Airlangga menambahkan, pada sisi lain dengan situasi seperti saat ini, dunia membutuhkan sumber pertumbuhan baru.

Dan salah satu yang paling memungkinkan adalah melalui digitalisasi yang akan makin pesat pasca pandemi Covid-19 ini. 

Dalam konteks ini, wilayah ASEAN memiliki potensi digitalisasi yang besar dan akan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tingkat regional.

Sementara Indonesia, tutur Airlangga, mempunyai program inklusi keuangan yang antara lain mencakup digital financing melalui beragam produk fintech.

Serta program peningkatan skill masyarakat dengan pelatihan online melalui Kartu Prakerja, yang diharapkan bisa direplikasi oleh negara-negara lainnya di masa depan.

Menko Airlangga juga mengatakan hal yang bisa dicontoh negara lain dari Indonesia yakni reformasi struktural dalam peraturan perundang-undangan. 

Kata dia, Pemerintah bersama DPR telah meluncurkan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020.

Sehingga, dengan begitu, kebijakan dan langkah-langkah yang bersifat luar biasa di bidang keuangan negara bisa dilakukan dengan cepat.

Kemudian, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Menurut World Bank, UU Cipta Kerja merupakan upaya reformasi besar yang menjadikan Indonesia lebih kompetitif.

Serta dapat meningkatkan kualitas SDM, melanjutkan akselerasi pembangunan infrastruktur fisik dan digital, juga pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF).

Selanjutnya, UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang di dalamnya juga mengandung unsur green economy.

Antara lain tentang pajak karbon yang akan diterapkan pada pertengahan tahun ini. 

"Jadi Indonesia punya resiliensi lebih dan fleksibilitas untuk merespon risiko ketidakpastian yang muncul di pasar global,” beber Airlangga.

Lebih jauh, Airlangga mengungkapkan, sebagai Presidensi G20 tahun 2022 ini, Indonesia tentunya berusaha menyeimbangkan beragam kepentingan dari seluruh anggota G20.

Baik negara maju maupun negara berkembang. 

Hal tersebut, sambung dia, berlaku dalam pembahasan banyak agenda Sherpa maupun Finance Track.

Termasuk isu kesehatan, energi, lingkungan, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan.

Tak hanya itu, Airlangga juga mengutarakan, Indonesia juga harus mengedepankan representasi yang setara. 

Hal ini dilakukan dengan mengundang perwakilan negara berkembang dan negara-negara yang terdampak dari isu global.

Misalnya negara di kawasan Pasifik sebagai yang paling merasakan dampak dari kenaikan tinggi air laut. 

"Sejauh ini komunikasi rutin yang baik juga sudah dibangun dengan semua Sherpa di G20. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan global terhadap kepemimpinan Indonesia dalam G20," tandas Menko Airlangga. (*)

(Tribunlampung.co.id/Adv)