Anggota DPD RI Dapil Lampung Minta Pendistribusian Pupuk Subsidi Sesuai SOP

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Anggota DPD RI dari daerah pemilihan (Dapil) Lampung Abdul Hakim ikut menyoroti persoalan pupuk subsidi yang dikeluhkan petani.

Abdul Hakim menyebutkan, wajar jika petani mengeluhkan sulitnya pupuk subsidi. 

Sebab, alokasi pupuk subsidi dari pemerintah memang sangat terbatas atau kurang dari yang dibutuhkan petani.

"Memang jumlah yang disiapkan oleh Negara tidak cukup maka wajar saja jika ditingkat petani mengeluhkan itu. Ini adalah beban negara, beban APBN," kata Abdul Hakim, Kamis (21/7/2022).

Kendati demikian, senator Lampung ini juga melihat sistem distribusi yang terlaksana saat ini belum maksimal.

Dimana, kata dia, pendistribusian di Lampung yang berbasis online masih belum sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

"Sebetulnya dengan program KPB (Kartu Petani Berjaya)  itu kalo sistem nya bisa berjalan dengan baik maka semua akan terminimalisir," kata Abdul Hakim.

"Pemerintah memprediksi sejak awal bagaiamana kebutuhan petani , bagaimana harusnya yang dilakukan oleh pemerintah jika melihat alokasi yang kurang," imbuhnya.

Bila perlu, kata dia, pemerintah benar-benar langsung mengontrol pendistribusian pupuk subsidi sekaligus sosialisasi tentang kondisi alokasi yang kurang.

"Harus mampu memberikan pendampingan. Supaya benar benarkah sesuai SOP, dan disitu bisa juga mensosialisasikan kepada petani,' kata dia.

"Misal, kalo memang pupuk kurang ya diberikan pengertian supaya petani mencari tambahan dari non subsidi," jelas Abdul Hakim.

Dia juga mengimbau pemerintah melalui instansi terkait bisa memberikan edukasi kepada para petani.

Dijelaskannya, edukasi perlu dilakukan kepada para petani agar petani juga bisa menggunakan pupuk subsidi sesuai SOP.

"Jadi harus betul-betul penyuluhan-penyuluhan itu dilapangan jalan. Supaya petani nya juga bisa sesuai SOP," tandasnya.

PT Pusri Pastikan Stok Pupuk Subsidi di Lampung Aman