BKPPD Lampung Timur Data Pegawai Non PNS Pemerintah untuk Penataan Pegawai

Bukti pembayaran gaji.

Serta ada surat penyataan dari Kepala OPD.

"Yang pasti sesuai dengan surat tersebut kriterianya, seperti minimal sudah menjadi tenaga non PNS satu tahun terhitung 31 Desember 2021," jelasnya.

M Ridwan mengatakan, pendataan memang diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Baca juga: Taman Merdeka Metro Favorit tempat Olahraga Warga dan Banyak Spot Foto

Baca juga: Serunya Senam di Taman Kota Agung Lampung, Setelahnya Jelajah Kuliner

Ia juga memaparkan, persyaratan yang harus dipenuhi oleh non PNS yang berkesempatan mengikuti seleksi CPNS dan PPPK.

"Jika kita merujuk pada surat dari Menpan RB, tenaga Non ASN di lingkungan instansi masing-masing, yang memenuhi syarat, dapat dikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi Calon PNS maupun PPPK," timpalnya

Berikut syarat mengikuti seleksi CPNS dan PPPK

Berstatus Tenaga Honorer Kategori II (THK 2) yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaran Negara dan Pegawai Non ASN yang telah bekerja pada Instansi Pemerintah.

Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBD untuk Instansi Daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga.

Diangkat paling rendah oleh pimpiman unit kerja dan telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2021.

Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun paling tinggi 56 (Ima puluh enam) tahun pada 31 Desember 2021.

Pendataan Pegawai Non ASN ini dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah Pegawai Non ASN di lingkungan Instansi Pemerintah baik Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah.

(Tribunlampung.co.id / Yogi Wahyudi)