Bandar Lampung

Gubernur Arinal Bangun Kolaborasi, Kendalikan Inflasi di Lampung Pasca Kenaikan Harga BBM

Rakor ini sebagai langkah koordinasi dan kolaborasi atau kerjasama antar unit pemerintahan beserta stake holder terkait untuk pengendalian inflasi

Dokumentasi Kominfo Pemprov Lampung
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah di Provinsi Lampung pasca kenaikan harga BBM subsidi, di Aula Mahan Agung, Selasa (06/09/2022). 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung-Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah di Provinsi Lampung pasca kenaikan harga BBM subsidi, di Aula Mahan Agung, Selasa (06/09/2022).

Rakor dihadiri Bupati dan Walikota yang didampingi Kepala Bappeda dan Kepala Bagian Perekonomian masing-masing.

Selain itu, juta dihadiri jajaran Forkopimda, Pertamina, Bulog, BI, dan BPS membahas pelaksanaan strategi dasar pengendalian inflasi dan dampaknya di Provinsi Lampung.

Rakor ini sebagai langkah koordinasi dan kolaborasi atau kerjasama antar unit pemerintahan beserta stake holder terkait untuk pengendalian inflasi.

Hal ini menyusul keluarnya ketetapan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi pada Sabtu (03/09/2022) pekan kemarin.

Rakor yang di pimpin Gubernur Arinal Djunaidi ini sebagai tindak lanjut rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang diikuti beberapa pejabat utama Kementerian/Lembaga serta pimpinan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia secara virtual, sehari sebelumnya.

Dalam arahannya Gubernur Arinal Djunaidi menyampaikan kembali arahan dari pemerintah pusat terkait penggunaan anggaran, serta meminta dukungan BPKP, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam melakukan pendampingan dan pengawasan.

Adapun beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan Pemerintah dalam pengendalian inflasi diantaranya dengan Pemberian Bantuan Sosial (Bansos) tambahan dari APBN melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang dikoordinasi oleh Kementerian Sosial dan disalurkan melalui PT. Pos Indonesia.

Dan juga Bantuan Subsidi Upah (BSU), yang dikoordinatori oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Pemerintah Pusat juga meminta Pemerintah Daerah untuk melakukan Refocusing dana 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU), dan menyiapkan sebanyak 2 persen dari Dana Transfer Umum.

Yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) bulan Oktober sampai Desember 2022 dan Dana Bagi Hasil (DBH) Triwulan IV Tahun 2022. 

Tidak termasuk Belanja Wajib 25 persen dari DTU yang telah dianggarkan pada APBD Tahun 2022. 

Gubernur Arinal menuturkan, refocusing dan dana reguler APBD tersebut diarahkan pada skema-skema untuk mempertebal bantalan Jaring Pengaman Sosial (JPS), mendukung subsidi bagi UMKM.

Selain itu, juga subsidi transportasi bagi angkutan umum, ojek hingga nelayan, serta penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan padat karya yang melibatkan masyarakat.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved