Berita Lampung

Disnakertrans Mesuji Ajak Pemerintah Desa, Cegah Pekerja Migran Non Prosedural

Disnakertrans Mesuji ngungkap banyaknya kasus Pekerjaan Migran Indonesia (PMI) non prosedural yang bermasalah di luar negeri.

(STR/EPA-EFE) via Kompas.com
Ilustrasi Pekerja migran memadati terminal bus di perbatasan Uttar Pradesh dekat New Delhi, India, pada 28 Maret 2020 menyusul keputusan lockdown untuk mencegah corona. Disnakertrans Mesuji ajak pemerintah desa cegah pekerja migran non prosedural. 

Tribunlampung.co.id, MesujiDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Mesuji mengajak kepala desa terlibat aktif dalam mencegah warganya jadi pekerja migran non prosedural.

Kabid Perencanaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Mesuji, Syamsi Hermansyah mengungkap banyaknya kasus Pekerjaan Migran Indonesia (PMI) non prosedural yang bermasalah di luar negeri.

"Karenanya Kepala Desa (Kades) memiliki peran penting dalam memberikan informasi maupun pemahaman ke warganya," ujar Syamsi Hermansyah mewakili Kepala Disnakertrans Mesuji Najmul Fikri, Jumat (23/9/2022).

Informasi tersebut khususnya mengenai masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri.

Maka peran pemerintah desa menjadi garda terdepan untuk memberikan pemahaman itu.

Baca juga: Warga Serbu Pasar Murah Pemkab Mesuji Lampung, Selisih Harga Capai Rp 5000

Baca juga: Pemkab Mesuji Lampung Perbaiki Akses Jalan di Dua Kecamatan yang Rusak Parah

Samsi mengatakan, nantinya Disnakertrans dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Mesuji akan mensosialisasikan peraturan Perundang-undangan ke seluruh kepala desa.

Adapun peraturan yang bakal disosialisasikan yakni peraturan Perundan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Samsi menuturkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 itu Pemdes memiliki tugas untuk melakukan verifikasi data maupun pencatatan para calon PMI.

Selain itu juga, Pemdes memiliki kewajiban melakukan pemantauan akan keberangkatan dan Kepulangan para PMI dan calon PMI.

Adanya peran pemerintah desa tersebut, Samsi nilai sangat penting guna mendeteksi jumlah pekerja migran non prosedural atau ilegal.

Ditambahkannya, Disnakertrans Mesuji bakal melayani masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri.

Tentunya para calon PMI harus sesuai prosedural dan regulasi yang ada.

Baca juga: Pemkab Mesuji Lampung Usulkan Bantuan Benih Ikan Air Tawar ke KKP untuk Program Restocking

Baca juga: Marak Pencurian Kambing, Polres Mesuji Ajak Warga Desa Bangun Mulyo Rutin Poskamling

"Jika pendaftaran sesuai prosedural maka akan masuk dalam Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN)," sebutnya.

Selanjutnya, Samsi menyebut untuk saat ini total seluruh PMI asal Kabupaten Mesuji ada 264 orang.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved