Realisiasi PBB P2 Pesisir Barat Tahun 2022 Baru Mencapai 37,6 Persen

Tribunlampung.co.id, Pesisir Barat - Realisiasi PBB P2 (Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan) Pesisir Barat Lampung baru mencapai 37,6 persen.

Bapenda Pesisir Barat mengaku capaian 37,6 persen dari besaran PBB P2 yang ditargetkan tahun 2022.

Kepala Bapenda Pesisir Barat Gunawan didampingi Kabid PBB P2 dan BPHTB Fika Yonalisa mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk memaksimalkan realisasi PBB P2 di wilayah setempat.

"Kita akan berusaha agar Desember nanti capaian realisasinya bisa maksimal," katanya. Kamis (17/11/2022).
 
Dijelaskannya, target PBB P2 sebesar Rp 4.036.877.935, sementara yang baru tercapai sebesar Rp 1.517.375.947 atau 37.6 persen.

Lebih lanjut ia menjelaskan, rincian capaian realisasi PBB per kecamatan.

Baca juga: Mayangsari Beri Tips Istri Harus Wangi agar Suami Tak Diambil Pelakor Malah Dicibir

Baca juga: Kurir Sabu Viral saat Ditangkap di Pringsewu Terancam 20 Tahun Penjara

Kecamatan Ngaras target sebesar Rp188 juta lebih dan baru terealisasi Rp 68 juta.

Kecamatan Pesisir Selatan dari target Rp 493 juta lebih baru terealisasi Rp190 juta lebih.

"Kecamatan Bangkunat dari target Rp 1 Miliar lebih, baru terealisasi Rp 381 juta," jelasnya.

Lalu Kecamatan Ngambur dari target Rp 579 juta baru terealisasi Rp 324 juta lebih. 

Sedangkan Kecamatan Pesisir Tengah targetnya sebesar Rp 448 juta dan baru terealisasi Rp 112 juta.

Kecamatan Karya Penggawa dari target Rp 251 juta lebih, baru terealisasi Rp 53 juta lebih. 

Kecamatan Way Krui target PBB sebesar Rp 100 juta dan baru terealisasi Rp 32 juta.

Sementara Kecamatan Krui Selatan dari target Rp 257 juta lebih, baru terealisasi Rp 82 juta.

"Untuk Kecamatan Pesisir Utara dari target Rp 262 juta baru tercapai Rp 72 juta," ucapnya.

Sedangkan untuk Kecamatan Lemong target PBB sebesar Rp 403 juta dan baru terealisasi Rp 172 juta lebih.

Lalu untuk Kecamatan Pulau Pisang dari target Rp 46 juta lebih, itu baru terealisasi sebesar Rp 26 juta.

Fika mengaku, ada beberapa kendala yang dihadapi pihaknya dalam mencapai realisasi PBB-P2 tersebut.

"Seperti ada objek PBB-P2 yang tidak ditemukan, luasan yang tidak sesuai, ada data objek PBB-P2 yang ganda, dan sebagainya," bebernya.

Baca juga: Sekda Way Kanan Bantah Titipkan Uang pada Mantan Rektor Unila Karomani

Baca juga: Tempat Wisata di Lampung, Indahnya Batu Karang di Pantai Kota Karang

Termasuk peralihan kepemilikan lahan atau bangunan tapi masih atas nama pemilik sebelumnya.

Selain itu ada juga yang menyampaikan berkas namun belum lengkap, sehingga itu belum bisa dilakukan perbaikan. 

“Ini harus menjadi perhatian kita bersama terutama Peratin dan Kecamatan,  kalau ada objek data PBB-P2 yang hendak diperbaiki maka harus benar-benar melengkapi berkas sebelum disampaikan ke Bapenda," ungkapnya.

Realisasi PBB P2 pada November jauh lebih meningkat jika dibandingkan pada Oktober lalu yang baru mencapai 17,35 persen. 

“Jika bandingkan dengan Oktober lalu November ini menunjukan realisasi PBB-P2 itu ada peningkatan sampai di angka 37,6 persen,” tuntasnya.

(Tribunlampung.co.id/ Saidal Arif)