1.512 KPM di Lampung Belum Ambil Bansos Rp 750 Ribu

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Dinas Sosial Provinsi Lampung mencatat sebanyak 1.512 keluarga penerima manfaat (KPM) belum mengambil bantuan sosial dana transfer umum (Bansos DTU) sebesar Rp 750 ribu.

Kepala Dissos Provinsi Lampung Aswarodi mengatakan, total KPM penerima bansos di Lampung mencapai 14.407 orang.

Namun, baru 12.895 orang yang mengambil bansos.

"Artinya ada sebanyak 12.895 orang sudah mendapatkan bansos KPM atau sudah 90 persen penyalurannya," kata Aswarodi kepada Tribunlampung.co.id, Jumat (30/12/2022).

"Kalau dipersentasekan, artinya ada sekitar 10 persen atau 1.512 orang belum mengambil bansos DTU tersebut," tambahnya.

Baca juga: Kapolres Lampung Utara Bersepeda Sehat Sambil Beri Bansos

Baca juga: Modus Tawarkan Bansos, Dua Pencuri Gasak Perhiasan dan HP Pemilik Warung di Bandar Lampung

"Jadi seribuan KPM tersebut belum mendapatkan bansos DTU dikarenakan berada di luar negeri," ujar Aswarodi lagi.

Ia mengatakan, KPM harus mengambil langsung bansos DTU tanpa diwakilkan.

"Para KPM tidak boleh diwakilkan. Ada kendala lainnya, yakni ada juga KPM meninggal dunia tetapi tidak ada ahli warisnya," tutur Aswarodi.

Karena masih banyak KPM yang belum mengambil bansos, terus dia, Pemprov Lampung memutuskan untuk memperpanjang penyaluran.

Ia menjelaskan, penyaluran bansos seharusnya berakhir pada 23 Desember 2022.

Namun, diperpanjang hingga 6 Januari 2023.

Mantan Sekretaris Disdikbud Lampung ini menerangkan, perpanjangan tersebut berdasarkan hasil rapat bersama Bank Lampung dan Sekretaris Provinsi Lampung Fahrizal Darminto beberapa waktu lalu. 

"Jadi berdasarkan hasil rapat itulah, diputuskan penyaluran bansos DTU diperpanjang sampai dengan 6 Januari 2023," kata Aswarodi.

Pemerintah memperpanjang penyaluran bansos dengan harapan KPM yang berada di luar Lampung bisa pulang.

Apalagi ada momentum libur Natal dan tahun baru.

"Mudah-mudahan mereka yang merantau bisa pulang dan mengambil bansos DTU tersebut," ucap Aswarodi.

Ia mengatakan, penyaluran bansos tersebut tidak hanya untuk menangani dampak inflasi.

Tetapi juga bisa menangani kemiskinan ekstrem di Lampung. 

"Diharapkan bantuan ini bisa tersalurkan dengan cepat," imbuhnya. 

"Pak Gubernur Arinal Djunaidi juga sudah mengirimkan surat kepada bupati dan wali kota di Lampung, hingga lurah atau kepala desa, sampai perangkat sosial lainnya agar menyosialisasikan kepada masyarakat yang belum mengambil bansos," kata Aswarodi.

"Kami berharap dengan adanya perpanjangan dan surat edaran itu, targetnya penyaluran KPM bisa mencapai 95 persen," terang dia.

"Kita targetnya 95 persen. Mudah-mudahan bisa tercapai. Dengan memanfaatkan momen Natal dan tahun baru ini, semoga terealisasi," lanjutnya.

Jika bansos sampai 6 Januari 2023 tidak diambil, maka dananya akan dikembalikan ke kas daerah.

"Jadi ditegaskan lagi kepada KPM, bansos DTU harus diambil. Kalau sampai batas waktu tidak diambil juga, akan kita setor ke kas daerah dan menjadi SILPA," tandasnya.

( Tribunlampung.co.id / Bayu Saputra )