Advertorial
Manfaat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Cara Daftarnya
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah program yang diberikan oleh Pemerintah kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja
Tribunlampung.co.id, - Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah program yang diberikan oleh Pemerintah kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
Lewat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi risiko akibat pemutusan hubungan kerja seraya berusaha mendapatkan pekerjaan kembali.
Meski begitu, program JKP bukan menggantikan kewajiban pengusaha untuk membayar pesangon. Pengusaha yang melakukan PHK tetap wajib memberikan pesangon sebagaimana ketentuan undang-undang.
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lampung Tengah, Adi Hendarto mengatakan, program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) ini memang sudah bisa didapatkan oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.
Adapun penerima program JKP BPJS Ketenagakerjaan ini adalah sebagai berikut:
· WNI
· Belum mencapai usia 54 tahun
· Pekerja pada PK/BU Skala Usaha Menengah dan Besar mengikuti 4 Program (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun)
· Pekerja pada PK/BU Skala Kecil dan Mikro dengan minimal ikut 3 Program (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua)
· Terdaftar sebagai Pekerja Penerima Upah.
Manfaat program JKP
Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan memiliki tiga manfaat utama yakni manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
1. Uang tunai
Untuk manfaat uang tunai diberikan setiap bulan, paling banyak 6 bulan upah dengan besaran manfaat sebagai berikut:
45 persen dari upah sebulan untuk 3 bulan pertama
25 persen dari upah sebulan untuk 3 bulan berikutnya
Batas atas upah untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp 5 juta. Jika upah peserta melebihi batas atas upah, jumlah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat adalah batas atas upah.