Uang Makan Satpol PP Lampung Selatan Menunggak 3 Bulan, Pemkab: Dibayar Minggu Ini

Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan - Tertunggaknya uang makan personel Satpol PP Lampung Selatan selama tiga bulan (Maret-Mei 2023) menjadi polemik.

Pemkab Lampung Selatan melalui Dinas Satpol PP menargetkan uang makan tersebut dibayarkan dalam minggu ini.

Kepala Satpol PP Lampung Selatan Maturidi Ismail melalui Sekretaris Erdanda menjelaskan, uang makan Januari dan Februari sudah dibagikan.

Sementara uang makan untuk Maret-Mei memang belum dibayarkan.

"Sebenernya uang makan Januari-Februari itu sudah dibagikan. Yang belum dibagikan itu yang Maret, April, Mei," kata Erdanda, Senin (19/6/2023).

Saat ini, kata Erdanda, pihaknya masih mengumpulkan data anggota Satpol PP yang melakukan kegiatan pengamanan di kecamatan-kecamatan yang jauh, seperti Natar, Jatiagung, Tanjung Bintang, dan lainnya.

"Karena prosesnya berbeda-beda. Orang yang piket, orang yang patroli, orang dalmas itu kan patrolinya di Kalianda. Jadi enak mereka kalau mau makan ke kantor aja," katanya.

Erdanda mengatakan, petugas yang melaksanakan pengamanan di kecamatan harus benar-benar dikontrol.

"Jarak yang memungkinkan dengan mereka. Nggak mungkin kan yang di Kalianda nganter ke lokasi. Karena mereka ini masuk dalam e-katalog. Syaratnya harus sudah terdaftar," ujarnya.

"Jadi persyaratannya ini sudah kita cek bener-bener. Mungkin bagi anak-anak kita yang di kecamatan yang ingin mencari makan cari tempat terdekat yang mereka bisa makan dan minum," jelasnya.

Erdanda mengatakan, saat ini pihaknya sedang mengurus uang makan itu ke keuangan.

Diperkirakan dua hari ke depan sudah cair.

"Sekarang ini masuk data bulan April. Mungkin Mei jarak satu minggu lagi. Ini syarat yang harus kita penuhi supaya tidak kesalahan," katanya.

Pihaknya membagi pendataan anggota di kecamatan menjadi dua wilayah.

Pertama wilayah Jatiagung, Natar, dan Tanjung Bintang.

Kedua, wilayah Bakauheni, Penengahan, Ketapang, Palas, dan sekitarnya.

"Ini datanya kan sudah masuk. Kemungkinan besok Selasa (20/6/2023) sore atau Rabu (21/6/2023) sudah bisa dicairkan," ujarnya.

Sebelumnya, muncul polemik uang makan Satpol PP di Lampung Selatan diganti dengan nasi kotak.

Itu setelah 661 anggota Satpol PP Lampung Selatan belum menerima uang makan selama berbulan-bulan.

Lalu muncul wacana sebagai ganti uang makan sebesar Rp 475 ribu per bulan itu, personel Satpol PP yang bertugas di lapangan akan mendapatkan nasi kotak.

Menurut seorang anggota Satpol PP, biasanya uang makan tersebut cair tak lama setelah gaji ditransfer.

Namun, uang makan bulan Maret, April, dan Mei belum diterima.

"Nggak tahu juga kita, nggak jelas juga ini. Ya kalau mau dibilang ada, ya sampai sekarang belum ditransfer-transfer ke anggota," ujarnya.

Ia menambahkan, besaran uang makan anggota Satpol PP itu sekitar Rp 475.000 per orang per bulannya.

Diketahui, jumlah anggota Satpol PP Lampung Selatan ada sekitar 600 orang, meliputi PNS dan THLS.

"Kalau infonya sih ada aturan baru dan katanya itu masih digodok. Dimana, uang makan itu mau digantikan dengan nasi kotak," ujarnya.

"Cuma sampai sekarang ini belum ada penggantinya," tuturnya.

Bahkan, ia mengatakan pada April lalu sempat terendus kabar bakal ada demo karena perkara uang makan tersebut.

"Ya lumayan itu. Infonya kalo duit itu nggak keluar juga akan ada demo Pol PP se-Lampung Selatan," ujarnya.

Dikatakannya, dari awal tidak ada pemberitahuan kepada dirinya dan anggota lain soal rencana penghapusan uang makan.

Anggota Satpol PP berinisial M mengaku keberatan jika uang makan diganti nasi kotak.

Sebab, menurutnya, uang makan biasanya mereka pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Uang itu memang kami tunggu-tunggu, karena untuk transportasi saja kami kurang," kata Dia.

Menurut dia, uang makan ini biasanya ditransfer tidak lama setelah gaji di awal bulan.

"Tapi ini kami tunggu-tunggu dari Maret belum juga cair. Eh, malah keluar kabar diganti nasi kotak," keluhnya.

(Tribunlampung.co.id/Dominius Desmantri Barus)