Per Agustus PBB dari SPBU dan Tambak di Pesisir Barat Lampung Terealisasi 4.33 Persen

Tribunlampung.co.id, Pesisir Barat - Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda) Pesisir Barat Lampung mencatat realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) dari objek khusus seperti hotel, menara, SPBU dan tambak hingga Agustus 2023 baru mencapai 4.33 persen.

Kabid Pajak Daerah lainnya, Skorphie Heroza Dharmaputra, mengatakan, PBB dari objek khusus ditargetkan sebesar Rp 905 juta dan baru terealisasi sebesar Rp 39,2 juta.

"Untuk realisasi PBB dari objek khusus seperti hotel, menara, SPBU dan tambak baru terealisasi 4.33 persen," ungkapnya, Senin (21/8/2023).

Dijelaskannya, secara keseluruhan PBB tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp 5.6 miliar dan baru terealisasi 6.47 persen atau Rp 366 juta.

Realisasi tersebut diakumulasikan dengan tunggakan PBB dari tahun 2020 sampai 2022.

Menurutnya, realisasi PBB Pesisir Barat tahun 2023 hingga Agustus masih jauh dari kata ideal.

Sebab realisasi PBB per kecamatan saja kata dia, jika diakumulasikan baru sebesar 0.02 persen.

Dijelaskannya, utuk tunggakan PBB pada tahun 2020 sebesar Rp 1.7 juta dan tunggakan PBB tahun 2021 sebesar 10.7 juta.

Sedangkan, tunggakan PBB tahun 2022 sebesar Rp 284 juta.

"Semua tunggakan PBB dari tahun 2020-2022 sudah lunas, mayoritas tunggakan PBB ini berasal dari perumahan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Pendapatan Daerah Pesisir Barat Lampung mencatat realisasi Pendapatan asli daerah (PAD) sektor Pajak bumi dan bangunan (PBB) per Agustus 2023 masih sangat rendah dari yang ditargetkan.

Kabid Pajak Daerah lainnya, Skorphie Heroza Dharmaputra, mengatakan, target PBB pada tahun 2023 sebesar Rp 5.6 miliar dan baru terealisasi sebesar 6,47 persen atau Rp 366 juta.

"Hingga saat ini realisasi PBB kita masih sangat minim, secara keseluruhan baru mencapai 6,47 persen," ungkapnya, Senin (21/8/2023).

Dikatakannya, jika dihitung per Kecamatan maka belum ada Kecamatan yang realisasi PBB-nya mencapai satu persen.

Dengan waktu yang tersisa kata dia, pihaknya akan berusaha agar realisasi PBB tersebut dapat lebih maksimal.

Ia menuturkan, pihaknya akan terus menggenjot PBB tersebut agar pada akhir tahun nanti realisasinya akan tercapai.

Lanjutnya, saat ini pembayaran PBB lebih mudah dilakukan oleh masyarakat.

Sebab, pembayaran PBB sudah bisa dilakukan secara online, baik menggunakan Bank Lampung maupun melalui Tokopedia atau mini market.

"Dengan adanya PBB online ini kita berharap pembayaran PBB ini lebih mudah dilakukan oleh masyarakat, sebab bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja," jelasnya.

Lebih lanjut, Skorphie menjelaskan capaian PBB itu dari per Kecamatan.

Untuk Kecamatan Ngaras ditargetkan Rp 190 juta dan realisasinya masih Nol.

Lalu, Kecamatan Pesisir Selatan ditargetkan sebesar Rp 491.9 juta dan baru terealisasi sebesar Rp 20 ribu.

Kemudian, Kecamatan Bengkunat ditargetkan sebesar Rp 957 juta dan baru terealisasi sebesar Rp 300 ribu.

"Untuk Kecamatan ditargetkan Rp 587 juta dan baru terealisasi Rp 152 ribu dan Kecamatan Pesisir Tengah ditargetkan Rp 457 juta serta baru terealisasi Rp 71 ribu," bebernya.

Selanjutnya, Kecamatan Karya Penggawa ditargetkan Rp 251 juta dan realisasinya masih Nol.

Lalu, Kecamatan Way Krui ditargetkan Rp 100 juta dan baru terealisasi Rp 114 ribu.

Sedangkan, Kecamatan Kecamatan Krui Selatan ditargetkan Rp 257 juta dan baru terealisasi Rp 285 ribu.

Kemudian, Kecamatan Pesisir Utara, Lemong dan Kecamatan Pulau Pisang realisasinya masih Nol.

"Kita mengimbau Kecamatan melalui Pekon masing-masing agar terus menggenjot realisasi PBB ini sehingga akhir tahun bisa tercapai," tandasnya.

(Tribunlampung.co.id/ Saidal Arif)