Bawaslu Lampung Barat Akan Kembali Tindak APS jika Tak Sesuai Perda

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Bawaslu Lampung Barat  akan kembali menertibkan Alat Peraga Sosial (APS) Pemilu di Lampung Barat, Lampung jika ditemukan tidak sesuai Perda.

Diketahui, beberapa APS yang terpasang di tempat-tempat umum dan dinilai melanggar telah ditertibkan oleh Bawaslu Lampung Barat bersama Satpol PP.

“APS yang kita tindak bersama Satpol PP kemarin adalah APS yang hanya melanggar Perda,” ujar Komisioner Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Lampung Barat, Tamam Mulyadi, Senin (9/10/2023).

Ditanya terkait penertiban kembali, Tamam menjawab pihaknya akan turun ke lapangan jika ada APS yang dipasang kembali dan dinilai melanggar.

“Ya tinggal kita lihat ke depan ini apakah ada pemasangan yang gak sesuai Perda lagi atau tidak,” jawabnya.

Sebelumnya, Bawaslu Lampung Barat bersama Satpol PP Lampung Barat mulai melaksanakan penertiban APS yang melanggar di Lampung Barat.

Penertiban APS itu sudah mulai dilakukan sejak hari Selasa (3/10/2023) di jalan-jalan protokol dan tempat umum milik pemerintah yang berada di Kecamatan Balik Bukit.

Ketua Bawaslu Lampung Barat, Novri Jonestama mengatakan, pihaknya bersama Satpol PP telah menertibkan beberapa APS milik Bakal Calon/Bapaslon DPR, DPD hingga DPRD.

“APS yang terpasang sebagian besar karena inisiatif bacaleg itu sendiri dalam upaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” ujar dia saat dikonfirmasi via WhatsApp.

“Namun upaya sosialisasi yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan sehingga perlu segera ditertibkan dalam upaya menjaga estetika kota,” terusnya.

Jones menjelaskan, sebelumnya pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak Satpol PP Lampung Barat terkait pelaksanaan penertiban APS ini.

Dirinya juga menambahkan, pihaknya telah mengimbau kepada para parpol peserta Pemilu terkait dengan APS maupin Alat Peraga Kampanye (APK).

Namun yang terjadi di lapangan masih banyak bacaleg yang belum mengindahkan aturan terkait APS dan APK sehingga dinilai melanggar.

Jones berharap agar seluruh peserta Pemilu bisa mematuhi peraturan yang ada demi berjalannya tahapan Pemilu yang baik.

“Kami berharap, berkaitan dengan jalur hijau dan apa yang telah ditentukan dalam Perda Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 dapat dipatuhi bersama,” harapnya.

“Baik itu dalam tahapan sosialisasi maupun pada tahapan selanjutnya yakni tahapan kampanye,” sambungnya.

Pihaknya juga membuka ruang bagi seluruh parpol maupun bacaleg yang ada di Lampung Barat untuk terus berdiskusi mengenai tahapan yang ada.

“Untuk itu rekan-rekan parpol dan juga seluruh bacaleg tidak usah sungkan untuk berdiskusi dengan Bawaslu,” pintanya.

“Karena Bawaslu Lampung Barat sangat terbuka terkait seluruh informasi yang ada untuk segala pihak,” pungkasnya.

Selain itu, dirinya juga sudah memberi imbauan kepada bacaleg peserta Pemilu 2024 di Lampung Barat untuk tidak curi start kampanye.

Jones menyatakan, becaleg peserta Pemilu 2024 harus taat dalam menjalani tahapan sesuai aturan yang telah ditentukan.

“Untuk itu Bawaslu Lampung Barat mengimbau para bacaleg untuk Pemilu 2024 agar tidak melakukan kampanye lebih dulu,” ujar dia.

“Jangan kepedean, semua ada aturannya masing-masing. Untuk itu agar bisa mematuhi semua regulasi yang ada,” tandasnya.

Sebagai informasi, sesuai dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2023, kampanye Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Pada masa kampanye tersebut, seluruh bacaleg dari masing-masing parpol dan masing-masing dapil diperbolehkan terjun ke lapangan untuk mengambil hati masyarakat.

(Tribunlampung.co.id/Bobby Zoel Saputra)