KPU Pesisir Barat Harap Segera Ada Kesepakatan Terkait Anggaran Pilkada 2024

Tribunlampung.co.id, Pesisir Barat - Komisi Pemilihan Umum atau KPU Pesisir Barat Lampung dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hingga saat ini belum ada kesepakatan terkait jumlah anggaran Pilkada 2024.

Sekretaris KPU Pesisir Barat, Doni Zulkarnain mendampingi Ketua KPU Pesisir Barat, Marlini mengatakan, pihaknya telah mengajukan anggaran untuk kebutuhan Pilkada 2024 ke pemerintah setempat.

"Untuk jumlah anggaran Pilkada 2024 kita sedang menunggu keputusan Pemda," ungkapnya, Selasa (17/10/2023).

Dikatakannya, awalnya tahun 2022 pihaknya mengajukan anggaran Pilkada 2024 itu sebesar Rp 30 miliar.

Namun, dikarenakan Pemkab Pesisir Barat mengalami devisit anggaran sehingga jumlah anggaran yang diajukan tersebut tidak bisa dikabulkan oleh pemkab setempat.

"Setelah kita rapat kembali dengan TAPD sehingga anggaran Pilkada 2024 turun jadi Rp 26 miliar," kata dia.

Kemudian, pada pembahasan selanjutnya jumlah yang dianggarkan itu kembali turun menjadi Rp 20 miliar.

"Kemarin kita dapat undangan lagi dari TAPD untuk kembali membahas anggaran Pilkada 2024, informasi terakhir turun lagi jadi Rp 18,6 miliar," bebernya.

Jika berbicara idealnya anggaran Pilkada 2024 kata dia, maka sesuai dengan jumlah anggaran yang telah diajukan pihaknya.

Sebab saat ini harga barang sudah mengalami lonjakan, selain itu gaji panitia Pemilu juga mengalami kenaikan.

Menurutnya, dari jumlah anggaran Pilkada itu sekitar 60 hingga 70 persen akan dialokasikan untuk gaji adhok, sisanya digunakan untuk kegiatan dan kebutuhan lainnya.

Sedangkan, pada Pilkada 2019 yang lalu jumlah anggaran Pilkada Pesisir Barat sebesar Rp 16.3 miliar.

Sementara harga barang pada waktu itu belum naik seperti saat ini.

"Jadi sangat wajar ada kenaikan anggaran yang kita ajukan karena menyesuaikan dengan kenaikan harga saat ini," imbuhnya.

Ia berharap agar anggaran Pilkada 2024 itu dalam waktu dekat segera ada kesepakatan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

"Harapan kita dalam waktu dekat ada kesempatan yang disimpulkan karena batas akhir laporan hibah Pilkada ini Awal November mendatang," pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/ Saidal Arif)