Sepekan Jelang Pilpres 2024, Berikut Elektabilitas Capres 2024 dari 11 Hasil Survei

Prabowo-Gibran mengantongi elektabilitas 52,5 persen, Anies-Muhaimin mendapatkan dukungan sebesar 22,1 persen, dan Ganjar-Mahfud sebesar 16,9 persen.

kemudian responden yang belum menentukan pilihan sebesar 6,3 persen dan responden yang menolak menjawab sebesar 2,2 persen

Saat ditanya lebih lanjut mengenai dukungan masyarakat kepada pasangan calon yang akan mereka pilih, sebanyak 79,8 persen mengaku telah mantap dengan pilihannya tersebut.

Adapun yang menjawab masih mungkin berubah sebesar 19,4 persen.

Sampel responden tersebar secara proporsional di 38 provinsi di Indonesia, termasuk di 4 (empat) Daerah Otonomi Baru di wilayah Papua.

Metode pengambilan data dalam survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka (face to face interview) dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei Populi Center kepada 1.500 responden yang dipilih menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling). Margin of Error (MoE)
diperkirakan ± 2,53 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Survei dilakukan dengan menggunakan pendanaan internal.

Lalu bagaimana elektabilitas mereka setelah berupaya meraup hati masyarakat lewat lima kali Debat Capres dan Kampanye Akbar yang tinggal 5 hari lagi?

Berikut hasil survei elektabilitas Capres 2024 berdasarkan sejumlah lembaga:

2. Charta Politika

Berdasarkan survei nasional terbaru Charta Politika yang digelar 4-11 Januari 2024 elektabilitas Prabowo-Gibran unggul dengan angka 42,2 persen, disusul Ganjar-Mahfud dengan elektabilitas 28 persen, dan di posisi terakhir pasangan Anies-Muhaimin dengan elektabilitas 26,7 persen.

Dalam survei ini diketahui sebanyak 3,1 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Survei diketahui melibatkan 1.220 responden berusia di atas 17 tahun dan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Survei Charta Politika ini dilakukan dengan metode multistage random sampling.

Survei dilakukan secara tatap muka dengan margin of error di angka 2,82 persen.

3. Poltracking Indonesia