Berita Lampung
DLH Bandar Lampung Akui Belum Ada Pengajuan Amdal Pembangunan Eks Hutan Kota
Pemkot Bandar Lampung akui belum ada pengajuan berkas izin analisis dampak lingkungan (Amdal) guna pembangunan di bekas hutan kota Way Halim.
Penulis: Riana Mita Ristanti | Editor: Indra Simanjuntak
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pemkot Bandar Lampung akui belum ada pengajuan berkas izin analisis dampak lingkungan (Amdal) guna pembangunan di bekas hutan kota Way Halim.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkot Bandar Lampung, Ahmad Husna mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima pengajuan berkas Amdal dari pihak pengembang.
"Berkasnya belum masuk ke komisi amdal DLH Bandar Lampung,"
"Pengajuan amdal itu tergantung konsultan yang ditunjuk oleh pemilik," kata Husna, Sabtu (24/2/2024).
Ia menilai, jika konsultan sudah mengajukan amdal, barulah pihaknya bisa mengkaji untuk kemudian disetujui.
"Mereka yang mengajukan ke kita, nanti kita bahas bersama akademisi, kemudian juga pemerhati lingkungan dan lainnya,"
"Lalu sudah sesuai belum, dipembahasan tersebut nanti kita beri masukan susuai undang-undang. Masukan itu harus dilaksanakan oleh pemilik," bebernya.
Semakin cepat pengembang memperbaiki amdal tersebut nantinya, maka semakin cepat juga amdal disahkan oleh Pemkot Bandar Lampung.
"Tentu jika nantinya mereka cepat mengikuti saran kita dan sesuai peraturan yang berlaku, maka semakin cepat amdal itu disetujui," jelasnya.
Husna menyebut, biasanya proses pengajuan amdal memakan waktu tiga bulan lamanya.
"Biasanya tiga bulan," pungkasnya.
(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID)
Tribun Lampung Bakal Gelar Even RUN Lampung 10K 2025, Total Hadiah Puluhan Juta |
![]() |
---|
Pelaku Curanmor di Tanggamus Acungkan Sajam ke Warga |
![]() |
---|
Bakrie Power Minat Investasi Energi Baru Terbarukan di Lampung |
![]() |
---|
Rumah Kebakaran di Pringsewu, Mobil Damkar Baru Datang 1 Jam Kemudian |
![]() |
---|
Stok Beras Gudang Bulog Lampung 150.000 Ton, Bisa Bantu Jambi dan Bengkulu |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.