Puan Maharani Tak Instruksikan Fraksi PDIP Ajukan Hak Angket

Luluk menyebut, untuk mendorong hak angket tidak bisa dilakukan sendiri meskipun syarat untuk mengajukannya mudah.

Menurutnya, dukungan PDIP dan beberapa fraksi lain sangat penting guna menjamin hak angket akan berhasil.

"Nah, ini yang kemudian mau tidak mau harus kita hitung dengan baik memastikan siapa kekuatan mayoritas yang menjadi bagian dari usulan hak angket ini," kata Luluk di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Terlebih, sambung Luluk, usulan hak angket ini pertama kali diungkapkan Ganjar Pranowo selaku calon presiden (capres) yang diusung PDIP.

"Maka yang kita harapkan PDIP yang bisa menjadi leading (pemimpin) lah dari hak angket ini karena mereka yang menjadi pemenang Pemilu di 2019-2024," ujarnya.

Pasalnya, PDIP memiliki kursi paling banyak di DPR sehingga mempunyai kekuatan besar untuk mendorong hak angket.

Apalagi, jika ditambah dukungan dari PKB, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Yang namanya pemenang pemilu itu kan PDIP dan PDIP juga yang punya kekuatan besar di parlemen. Jadi kalau digabung maka kita akan menjadi mayoritas," ucapnya.

Fraksi PDIP Siap Ajukan Hak Angket Tinggal Tunggu Perintah Megawati

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan sudah siap ajukan hak angket. 

Namun Fraksi PDIP masih menanti arahan atau perintah dari Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri. 

Sejak awal PDIP memang wacanakan ajukan hak angket untuk pengusutan dugaan kecurangan Pemilu 2024.  

“Kita sudah yakin tinggal menunggu perintah ketua umum,” kata Anggota DPR Fraksi PDIP Adian Napitupulu ditemui usai menemui massa aksi di depan Gerbang DPR RI, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Ketika ditanya soal apakah PDIP menanti penetapan resmi pemenang Pilpres 2024 untuk terlibat pengajuan hak angket, Adian enggan berspekulasi dan mengatakan jika dijawab sekarang tak akan lagi ada kejutan.

“Ya nggak bisa dijawab lah, nggak jadi element of surprise,” kata dia.