Gerindra Anggap Gugatan PDIP Terhadap KPU RI ke PTUN Aneh

"Artinya tindakan KPU ini, melanggar ketentuan hukum, melanggar kepastian hukum, dimana dia memberlakukan peraturan yang berlaku surut," ungkapnya.

Gibran Persilakan PDIP Lanjutkan Gugatan di PTUN

Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Gibran Rakabuming Raka tidak masalahkan PDIP ajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN dengan pihak teradu Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024.

Pasalnya KPU RI meloloskan Gibran Rakabuming Raka jadi cawapres yang merupakan peserta Pilpres dengan nomor urut 2. 

Gibran pun memilih santai atas gugatan PDIP ke PTUN tersebut.

Bahkan Gibran mempersilahkan PDIP untuk melanjutkan proses gugatannya ke PTUN.

"Ya sudah, dilanjutin saja prosesnya ya," kata Gibran, Rabu (3/4/2024), dilansir Kompas.com.

Lebih lanjut, Gibran menegaskan nanti akan ada timnya yang menindaklanjuti gugatan PDIP tersebut.

"Nanti ada yang menindaklanjuti," tegas Gibran.

Sebelumnya, PDIP menganggap tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai tindakan perbuatan melawan hukum.

Pasalnya, KPU telah mengesampingkan syarat usia minimum bagi cawapres.

Padahal Gibran sendiri masih belum genap berusia 40 tahun seperti syarat minimal pendaftaran capres-cawapres sesuai Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019.

Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP, Gayus Lumbuun, di Kantor PTUN, Cakung, Jakarta Timur.

"Adapun perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan dalam gugatan ini adalah berkenaan dengan tindakan KPU sebagai penguasa di bidang penyelenggaraan pemilu karena telah mengenyampingkan syarat usia minimum bagi cawapres, yaitu terhadap saudara Gibran Rakabuming Raka," terang Gayus, Selasa (2/4/2024).