Pemprov Lampung Bakal Penuhi Panggilan DPRD Lampung Soal Pemberian DBH

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung akan memenuhi panggilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung.

Panggilan tersebut ditujukan untuk menjelaskan persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) yang telah menjadi polemik di masyarakat Provinsi Lampung. 

Sepertinyang telah dikatakan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, bahwa pihaknya akan menghadiri pertemuan yang rencananya dijadwalkan pekan depan.

"InshaAllah kami hadir ya di DPRD. Karena itu sudah teragendakan," kata Marindo saat dihubungi media di Bandar Lampung, Kamis (16/5/2024).

Sebagai informasi, sebelumhya timbul pemberitaan mengenai pemanggilan Pemprov Lampung oleh Pansus LHP BPK DPRD Lampung.

Pemanggilan tersebut dimaksudkan untuk membenahi sistem keuangan dan mengetahui persoalan DBH yang tengah ramai diperbincangkan.

Ketua Pansus LHP BPK, Budiman AS, mengatakan bahwa pihaknya akan mempelajari masalah DBH terlebih dahulu sebelum memanggil Sekretaris Daerah Fahrizal Darminto dan pihak-pihak terkait.

"Pekan depanlah ya kita panggip, sebab kita akan pelajari dahulu. Kita akan minta pendapat akademisi yang ahli. Nanti kita dibantu ahli hukum, politik dan ekonomi," jelas Budiman.

Budiman juga menegaskan bahwa Pansus LHP BPK akan mendorong Pemprov Lampung untuk segera membayarkan DBH kepada kabupaten/kota yang hingga kini masih belum dibayarkan.

"DBH itu kan memang hak kabupaten/kota. Kabupaten/kota juga perlu itu untuk keberlangsungan program dan lain sebagainya. Tentunya kita akan mendorong untuk segera dilunasi," pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Agustina Suryati)