Wakil Bupati Pesisir Barat Tegaskan Pemkab Komitmen Tingkatkan PAD

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Wakil Bupati Pesisir Barat Lampung Zulqoini Syarif menegaskan pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD).

Hal tersebut disampaikannya menanggapi pandangan umum fraksi Demokrat yang mempertanyakan terkait rendahnya realisasi PAD.

"Kami menyadari realisasi PAD belum maksimal, tapi kami berkomitmen untuk terus meningkatkan PAD tersebut agar terealisasi sesuai target," ungkapnya, Jumat (5/7/2024).

Dikatakannya, ada beberapa upaya yang telah dilakukan pihaknya dalam meningkatkan realisasi PAD tersebut diantaranya rutin melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang wajib pajak.

Termasuk mensosialisasikan bahwa Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) saat ini sudah bisa dilakukan secara online.

Serta bekerjasama dengan Kantor Pertanahan melalui host to host pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pemberian surat kuasa khusus kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Cabang Kejaksaan Negeri di Krui (Cabjari)  terkait penagihan PBB.

"Pemerintah daerah selalu berupaya  meningkatan pendapatan, dengan memaksimalkan PAD baik dari rincian pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, maupun pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah," ujarnya.

Terkait penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan kata dia, dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (Money Follow Program) melalui penganggaran berbasis kinerja.

"Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan," jelasnya.

Kemudian terkait pandangan umum fraksi Golkar-Perindo terkait konektivitas wilayah terisolir Way Haru, hal tersebut masih menjadi PR bersama.

Berbagai upaya telah dilakukan pihaknya untuk mengatasi permasalah Way Haru.

Pemerintah daerah lanjutnya, telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat didampingi legislatif membahas konektivitas wilayah terisolir tersebut.

Namun, masih terbentur dengan peraturan dan kebijakan terkait penetapan taman nasional.

"Terkait dengan permasalahan Way Haru ini kita telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, tetapi masih terbentur dengan penetapan taman nasional," pungkasnya.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID)