Berita Terkini Nasional

Pemerintah Buka Lowongan 600 Ribu ASN Bulan Agustus, Total Akan Ada 1,28 Juta Formasi Tahun Ini

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah akan membuka seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) sebanyak 600 ribu bulan ini. 

Editor: Teguh Prasetyo
Tribunlampung.co.id/Deni Saputra
Ilustrasi PNS. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah akan membuka seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) sebanyak 600 ribu bulan ini.  

"Jadi ini CPNS dulu prioritasnya. Karena PPPK kemarin masih dirapi-rapiin lagi. Karena PPPK ini menyangkut keuangan daerah," kata Azwar Anas saat ditemui di kantor Kemenpan RB, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Kata Anas, saat ini sudah hampir keseluruhan kementerian/lembaga yang menyerahkan kebutuhan formasi untuk CPNS.

Hanya tertinggal tiga kementerian/lembaga lagi yang belum memberikan laporan terkait kebutuhan formasi di lingkungan kerjanya.

Hanya saja Anas tidak membeberkan secara detail kementerian/lembaga mana saja yang sudah mengirimkan kebutuhan formasi dan yang belum.

"Kita menunggu, Minggu pertama (Agustus akan mulai dibuka pendaftaran CPNS), InsyaAllah, mudah-mudahan ini selesai ya, karena kemerian tinggal 3 (K/L yang belum serahkan formasi). Kita masih kejar terus," kata Anas.

Seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) mulanya akan dibuka pada Juni 2024, lalu molor ke Juli 2024.

Total posisi yang dibuka mencapai 1,28 juta.

CASN dibuka untuk 75 K/L dengan formasi 427.850 orang dan 524 pemerintah daerah sebanyak 862.174 posisi.

Kemenpan RB menegaskan 1,28 juta formasi itu untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional.

Kebutuhan total PNS ada 2,3 juta orang yang rencananya bakal dipenuhi secara bertahap.

Adapun untuk kebutuhan PPPK, Anas menyatakan bahwa pemerintah masih merapikan beberapa sistem dan prosedur penerimaan.

Karena itu, Anas menyebut penerimaan PPPK tidak akan dilakukan berbarengan dengan seleksi penerimaan CPNS.

Salah satu variabel yang sedang diatur oleh pemerintah yakni berkaitan dengan budget dari kebutuhan PPPK tersebut.

"Karena ada daerah sudah kita siapkan formasinya, ternyata enggak diambil. Kenapa? Keuangannya sudah lebih dari 35 persen. Jadi ada banyak variabel terkait dengan P3K," kata Anas.

Tak hanya itu, beberapa faktor yang sedang dirapikan antara lain soal data kepegawaian dari PPPK itu sendiri.

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved